Caketum PMII Hasnu Ibrahim Tolak Calon Anggota BPK dari Unsur Politisi
loading...
Calon Ketua Umum PB PMII periode 2024-2027, Hasnu Ibrahim menolak calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) dari unsur politisi. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Calon Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2024-2027, Hasnu Ibrahim menolak calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) dari unsur politisi. BPK semestinya diisi oleh kalangan profesional dengan rekam jejak yang baik.
"Sebagai calon Ketua Umum PB PMII kami menolak secara tegas terkait proses pencalonan pimpinan BPK berasal dari unsur politisi," jelas Hasnu Ibrahim, Jumat (12/07/2024) malam.
Menurut Hasnu, BPK pada dasarnya adalah lembaga yang diberikan mandat oleh Konstitusi untuk memeriksa keuangan negara. Lembaga ini tidak boleh dicederai oleh kepentingan politik praktis.
"Pintu masuk rusaknya sistem dan kelembagaan BPK itu tergantung wajah pimpinan dan para komisionernya. Maka dari itu, proses seleksi yang tengah berlangsung pada hari ini harus benar-benar dari kalangan profesional yang memiliki rekam jejak dan rekam prestasi bagus di mata publik," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII Bidang Politik, Hukum, dan HAM itu berharap panitia seleksi (pansel) calon anggota BPK cermat agar calon yang dipilih tak menimbulkan masalah, kegaduhan, dan bebas dari desain besar partai politik.
"Publik harus waspada, karena kami mencium ada semacam aroma tak sedap, karena ada kepentingan politis dan kepentingan penyalahgunaan jabatan, terutama korupsi sistemik yang tengah dirancang dalam proses seleksi pimpinan BPK Periode 2024-2029," kata Hasnu.
Selain itu, ia juga mendesak Panitia Seleksi (Pansel) dan DPR agar memperhatikan aspek profesionalitas, integritas, dan prestasi dalam proses seleksi calon anggota BPK periode 2024-2029.
"Kami juga mendorong partisipasi publik agar memantau secara ketat proses rekrutmen pimpinan BPK Periode 2024-2029 agar melahirkan pimpinan BPK berkualitas, profesional, dan berintegritas," katanya.
"Sebagai calon Ketua Umum PB PMII kami menolak secara tegas terkait proses pencalonan pimpinan BPK berasal dari unsur politisi," jelas Hasnu Ibrahim, Jumat (12/07/2024) malam.
Menurut Hasnu, BPK pada dasarnya adalah lembaga yang diberikan mandat oleh Konstitusi untuk memeriksa keuangan negara. Lembaga ini tidak boleh dicederai oleh kepentingan politik praktis.
"Pintu masuk rusaknya sistem dan kelembagaan BPK itu tergantung wajah pimpinan dan para komisionernya. Maka dari itu, proses seleksi yang tengah berlangsung pada hari ini harus benar-benar dari kalangan profesional yang memiliki rekam jejak dan rekam prestasi bagus di mata publik," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII Bidang Politik, Hukum, dan HAM itu berharap panitia seleksi (pansel) calon anggota BPK cermat agar calon yang dipilih tak menimbulkan masalah, kegaduhan, dan bebas dari desain besar partai politik.
"Publik harus waspada, karena kami mencium ada semacam aroma tak sedap, karena ada kepentingan politis dan kepentingan penyalahgunaan jabatan, terutama korupsi sistemik yang tengah dirancang dalam proses seleksi pimpinan BPK Periode 2024-2029," kata Hasnu.
Selain itu, ia juga mendesak Panitia Seleksi (Pansel) dan DPR agar memperhatikan aspek profesionalitas, integritas, dan prestasi dalam proses seleksi calon anggota BPK periode 2024-2029.
"Kami juga mendorong partisipasi publik agar memantau secara ketat proses rekrutmen pimpinan BPK Periode 2024-2029 agar melahirkan pimpinan BPK berkualitas, profesional, dan berintegritas," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
