Sebagian Besar Kader Ingin PAN Jadi Oposisi

JAKARTA -
Kapastian sikap Partai Amanat Nasional (PAN) apakah akan bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintahatau bakal menjadi oposisi masih menjadi tanda tanya. Pascappemungutan suara 17 April lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) beberapa kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politikus PAN SalehPartaonan Daulay mengatakan, sebenarnya hampir seluruh jaringan PAN dan juga simpatisannya di seluruh Indonesia menginginkan PAN agar konsisten di jalur oposisi yang konstruktif. Namun, diakuinya hingga kini PAN belum membuat keputusan apakah akan ikut dalam koalisi parpol pendukung pemerintah bersama sepuluh parpol lainnya, ataukah akan memilih oposisi.

”Jadi sampai sekarang karena ini belum pernah juga, jadi belum dijelaskan kepada mereka posisi politiknya sekarang. Kan ada posisi politik terbaru yang sebenarnya mungkin kawan-kawan DPW dan DPD Indonesia belum tahu posisi terbaru kekinian. Misalnya pasca sidang di MK dan ada yang bisa dibaca secara langsung dari media, ada yang membacanya harus melalui Rakernas, ada yang membacanya melalui evaluasi, itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu,” tuturnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (24/6/2019).

Saleh mengatakan pihaknya masih menunggu hingga 28 Juni mendatang setelah keluarnya putusan sidang sengketa hasil pilpres di MK. ”Kita hormatin bagaimana proses peradilan ini. Kita harap putusan yg dismpaikan oleh MK adalah putusan terbaik,” katanya.

Setelah itu, parpol akan melakukan rekonsiliasi karena tugas ke depan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal. ”Kontestasi politik diakhiri, lalu mencoba berikan kesempatan pada terpilih untuk penuhi janji-janji politik yang dismpaikan pada masyarakat ketika kampanye,” urainya.

Politikus asal Sumatera Utara mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah pimpinan parpol, termasuk dengan pimpinan parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung Jokowi-KH Ma’ruf Amin. ”Komunikasi sudah tentu jalan, tapi komunikasi itu hanya bilateral aja antara, misalnya satu parpol dengan parpol lain,” katanya.

Menurutnya, komunikasi yang dijalin saat ini perlu dilakukan untuk menjaga hubungan silaturahmi antarpimpinan parpol. ”Itu sangat penting karena bisa jadi ketika nanti mau rekonsiliasi terjadi kesulitan, sehingga tatanan untuk rekonsiliasi dilakukan melalui silaturahmi-silaturahmi yang dilakukan saat ini,” katanya.