Ekonomi Dinilai Buruk, Politisi Golkar: Tidak Hanya Terjadi di Indonesia
Minggu, 23 Agustus 2020 - 14:06 WIB
loading...
Politisi Partai Golkar Meutya Hafid mengomentari hasil survei SMRC yang menunjukkan 82% masyarakat menilai ekonomi saat ini buruk. Menurutnya, keadaan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di semua negara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Politisi Partai Golkar Meutya Hafid menilai wajar ada penurunan penilaian masyarakat terhadap jalannya demokrasi di Indonesia selama pandemi Covid-19 . Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 12-15 Agustus 2020, kepuasan masyarakat mencapai 67%.
Jumlah itu turun 7% dibandingkan sebelum Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Meutya yakin semua akan meningkat lagi seiring dengan membaiknya kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. (Baca juga: Survei SMRC, Masyarakat Menilai Kondisi Ekonomi Sangat Buruk)
“Meskipun ada penurunan pelaksanaan demokrasi, angkanya tetap tinggi. Dalam situasi sulit dan tantangan menghadapi Covid-19, angka penurunan merupakan gejala normal. Insya Allah bisa diperbaiki,” ujarnya dalam acara rilis survei SMRC, Minggu (23/8/2020).
Mantan pembawa acara berita itu menyatakan komitmen masyarakat terhadap demokrasi pun masih tinggi, yakni 71%. Tentu ini kabar baik sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari pelaksanaan demokrasi ini. Ketua Komisi I itu menerangkan hasil survei ini membantahkan pernyataan kelompok masyarakat yang beberapa waktu lalu mengecam jalannya demokrasi. Juga menuntut menegakkan kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. (Baca juga: Indonesia Lampu Kuning Diambang Jurang Resesi Pasca Ekonomi Thailand Minus 12,2%)
Pada 18 Agustus lalu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyatakan delapan tuntutannya kepada Presiden Jokowi. Salah satu poinnya, menuntut pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menyelenggarakan negara sesuai dengan UUD 1945.
Perempuan kelahiran 1978 itu mengomentari hasil survei SMRC yang menunjukkan 82% masyarakat menilai buruk ekonomi saat ini. Menurutnya, keadaan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di semua negara. Meskipun keadaan ekonomi dianggap buruk, 65% masyarakat yakin presiden dan pemerintah bisa membawa Indonesia dari krisis ini. “Ini modal utama DPR dan pemerintah untuk menggiatkan stimulus, bansos, dan refocusing anggaran. Kami di DPR tidak biasa melakukan pembahasan secara cepat. Tapi ini dianggap tepat,” katanya.
Jumlah itu turun 7% dibandingkan sebelum Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Meutya yakin semua akan meningkat lagi seiring dengan membaiknya kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. (Baca juga: Survei SMRC, Masyarakat Menilai Kondisi Ekonomi Sangat Buruk)
“Meskipun ada penurunan pelaksanaan demokrasi, angkanya tetap tinggi. Dalam situasi sulit dan tantangan menghadapi Covid-19, angka penurunan merupakan gejala normal. Insya Allah bisa diperbaiki,” ujarnya dalam acara rilis survei SMRC, Minggu (23/8/2020).
Mantan pembawa acara berita itu menyatakan komitmen masyarakat terhadap demokrasi pun masih tinggi, yakni 71%. Tentu ini kabar baik sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari pelaksanaan demokrasi ini. Ketua Komisi I itu menerangkan hasil survei ini membantahkan pernyataan kelompok masyarakat yang beberapa waktu lalu mengecam jalannya demokrasi. Juga menuntut menegakkan kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. (Baca juga: Indonesia Lampu Kuning Diambang Jurang Resesi Pasca Ekonomi Thailand Minus 12,2%)
Pada 18 Agustus lalu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyatakan delapan tuntutannya kepada Presiden Jokowi. Salah satu poinnya, menuntut pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menyelenggarakan negara sesuai dengan UUD 1945.
Perempuan kelahiran 1978 itu mengomentari hasil survei SMRC yang menunjukkan 82% masyarakat menilai buruk ekonomi saat ini. Menurutnya, keadaan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di semua negara. Meskipun keadaan ekonomi dianggap buruk, 65% masyarakat yakin presiden dan pemerintah bisa membawa Indonesia dari krisis ini. “Ini modal utama DPR dan pemerintah untuk menggiatkan stimulus, bansos, dan refocusing anggaran. Kami di DPR tidak biasa melakukan pembahasan secara cepat. Tapi ini dianggap tepat,” katanya.
(cip)
