Lagi, BKKBN Raih Status Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2018. Tahun 2017 BKKBN juga mendapatkan opini WTP.

Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementrian/lembaga dari Anggota III BPK, Achsanul Qosasi di auditorium kantor pusat BPK, Senin (17/6/2019).

Penilaian tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018. Opini WTP diberikan kepada LKPP Tahun 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan sebuah Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018.

Nofrijal mengatakan, pencapaian opini WTP adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan diapresiasi karena dihasilkan dari komitmen yang kuat dari pimpinan, dan seluruh pegawai BKKBN.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggaran yang disajikan dalam laporan secara material telah memenuhi standar: sistem akuntansi pemerintahan, kewajaran dalam penyajian, kepatuhan hukum dan penerapan system pengendalian intern pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018.

BKKBN telah melaksanakan zona integritas wilayah bebas korupsi (ZI WBK), hal ini menegaskan komitmen BKKBN sebagai lembaga negara yang konsisten dalam melakukan pencegahan tindakan korupsi.

BKKBN juga telah memperbaiki pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam rangka akuntanbilitas pengelolaan keuangan, seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi beserta seluruh pegawai wajib meyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif di lingkungan kerjanya masing-masing.

Nofrijal menegaskan, BKKBN akan terus berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam mengelola anggaran secara akuntabel, transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Ini mendongkrak semangat kerja untuk kembali sejajar dengan kementerian/ lembaga lain,” tandasnya.