PPP Persilakan Jika Koalisi Demokrat Bersama Gerindra Mau Dibubarkan

JAKARTA - Usul Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachland Nashidik agar kedua Calon Presiden (Capres) yang bertarung di Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto membubarkan koalisi masing-masing terus mendapat tanggapan. Kali ini, tanggapan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

"Lah, kalau koalisi demokrat bersama gerindra mau bubar ya silahkan saja," ujar Wasekjen PPP, Ahmad Baidowi kepada SINDOnews, Senin (10/6/2019).

Pria yang akrab disapa Awik ini mengatakan KIK membangun koalisi jangka panjang bukan hanya urusan pilpres. "Tapi juga jalannya pemerintahan agar stabil," ucap anggota Komisi II DPR ini.

Dia melanjutkan, koalisi parpol pengusung Jokowi tentu akan terus bersama mengawal jalannya pemerintahan. "Justru sebaliknya malah diwacanakan oleh publik jika ada parpol yang akan bergabung ke KIK. Tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa saja dalam iklim demokrasi," pungkasnya.

Sebelumnya, melalui akun Twitternya, @RachlanNashidik, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menganjurkan kedua Capres yang bertarung di Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto membubarkan koalisi masing-masing.

Alasannya, kata Rachland, mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput atau mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat.

Di samping itu, Rachland menilai gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak melibatkan peran partai.