Kesiapan Infrastruktur Daerah 3T Jadi Tantangan Pemerataan Energi
Jum'at, 05 Juli 2024 - 22:35 WIB
loading...
A
A
A
"Lalu siapa yang mengikuti program? Siapa yang punya semangat nasionalisme menyediakan BBM di daerah 3T? Hanya dua yakni PT Patra Niaga dan PT AKR," kata Iwan.
Dia menilai betapa pentingnya SDM unggul dalam tata niaga sektor minyak dan gas baik di hulu maupun hilir. Baginya, diperlukan investasi yang besar dalam tata kelola sumber daya manusia.
"Ini harus ada bentuk sinergisitas antara investasi pada SDM dan investasi pada teknologi untuk melakukan pengawasan," ujar Iwan yang juga pengamat energi.
Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengungkapkan bahwa program BBM Satu Harga yang dijalankan oleh pemerintah cukup dirasakan sopir angkutan umum online di daerah.
Sayangnya, tarif yang didapat oleh perwakilan PAS Indonesia di daerah cukup rendah. Wiwit mengungkapkan bahwa tarif belum diatur secara jelas, hanya bersifat imbauan.
Sejauh ini permasalahan tarif baru diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No KP 667 Tahun 2022. Belum lagi tidak ada sanksi yang diberlakukan bagi aplikator yang tidak menjalankan Keputusan Menteri.
Dia menilai betapa pentingnya SDM unggul dalam tata niaga sektor minyak dan gas baik di hulu maupun hilir. Baginya, diperlukan investasi yang besar dalam tata kelola sumber daya manusia.
"Ini harus ada bentuk sinergisitas antara investasi pada SDM dan investasi pada teknologi untuk melakukan pengawasan," ujar Iwan yang juga pengamat energi.
Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengungkapkan bahwa program BBM Satu Harga yang dijalankan oleh pemerintah cukup dirasakan sopir angkutan umum online di daerah.
Sayangnya, tarif yang didapat oleh perwakilan PAS Indonesia di daerah cukup rendah. Wiwit mengungkapkan bahwa tarif belum diatur secara jelas, hanya bersifat imbauan.
Sejauh ini permasalahan tarif baru diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No KP 667 Tahun 2022. Belum lagi tidak ada sanksi yang diberlakukan bagi aplikator yang tidak menjalankan Keputusan Menteri.
Lihat Juga :
