Geliat Pilkada dan Masa Depan Jakarta

Selain AB, ada deretan nama lain yang turut mewarnai bursa pilkada saat ini, antara lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, hingga Ketua Umum PSI, sekaligus putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Partai Nasdem dan Gerindra menilai bahwa Ridwan Kamil (RK) dapat menjadi pesaing Anies di Pilkada Jakarta yang mumpuni dibandingkan kandidat lainnya. Namun, hingga saat ini tampaknya belum ada kepastian dalam mengusung RK dengan merelakan Jawa Barat di mana elektabilitas RK masih tak tertandingi. Masyarakat pemilih di Jawa Barat cendrung mengharapkan sosok RK kembali melanjutkan kepemimpinannya di Tanah Sunda.

Siapa Game Changer?

Politik selalu dinamis. Nama-nama yang muncul di bursa Pilkada Jakarta pun akan terus berubah. Siapakah yang akan menjadi pengubah permainan (game changer)? Munculnya nama putra bungsu Presiden Jokowi dinilai sebagian pengamat sebagai factor yang akan mengubah peta politik Jakarta yang notabene dikuasai AB. Pertanyaan adalah dengan siapakah KP akan maju? Rumor yang berkembang malah menunjukkan adanya peluang KP bergandengan dengan AB. Apakah partai politik akan merestui itu? Itu pertanyaan yang terbuka karena dalam politik tidak ada kepastian.

Bisa dikatakan, Kaesang adalah satu-satunya game changer dalam pilkada Jakarta kali ini—meskipun istilah itu tidak berlaku jika pada akhirnya KP ternyata bergandengan dengan AB. Orang yang tidak nyaman dengan “politik kelompok” ingin melihat kehadiran sosok baru di Jakarta. Sosok baru maksudnya pribadi nasionalis yang selaras dengan nilai moderat yang diusung kelompok partai nasionalis seperti Gerindra, PDIP, PSI, dan Perindo.

Pilkada dan Masyarakat Sipil

Dalam perspektif masyarakat sipil, Pilkada Jakarta menjadi momen fundamental bagi pembangunan demokrasi jika ada syarat-syarat berikut. Pertama, adanya kepastian orientasi dari partai politik dalam mengusung orang sebagai kandidat. Perlu ada deskripsi soal apa orientasi jangka pendek dan jangka panjang yang berguna bagi pembangunan kultur demokrasi di Jakarta yang nantinya berdampak secara nasional.

Syarat kedua adalah adanya kesamaan persepsi di kalangan elite politik tentang kondisi ancaman yang dihadapi Jakarta dalam hal pembangunan demokrasi. Kalau para elite tidak memiliki gambaran yang sama tentang ancaman politik itu, maka akan sulit bagi mereka dalam merumuskan kandidasi yang sejalan dengan nilai demokrasi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia.