Prabowo Tolak Rekapitulasi Suara KPU, Begini Reaksi Bawaslu

JAKARTA - Kubu calon presiden-calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno telah menyatakan menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menanggapi hal itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, Undang-Undang Pemilu menyatakan penyelenggara pemilu adalah KPU.

Menurut dia, Bawaslu hanya bertugas mengawasi seluruh proses pemilu. "Ya tentu kan ada PSU (pemungutan suara ulang) kalau terjadi pelanggaran, ada PSL (pemungutan suara lanjutan) jika ada laporan maka pelanggaran administrasi yang bisa ditindaklanjuti," ujar Bagja saat dikonfirmasi, Rabu (15/5/2019).

Dia mengatakan, jika terjadi dugaan kecurangan pemilu segera dilaporkan ke Bawaslu dengan membawa bukti-bukti. Dengan demikian, lanjut dia, bisa langsung ditindaklanjuti seperti yang dilakukan di daerah.

Menyikapi langkah BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi KPU, Bagja menganggap hal itu merupakan hak saksi termasuk jika nanti menolak menandatangani.

Nantinya, kata dia, seluruh proses rekapitulasi akan dicatat dalam berita acara. "Jika berlanjut ketidakpuasan atau ketidak kesetujuan terhadap sesuatu kan bisa berlanjut ke MK itu yang dibunyikan UU ke MK nanti setelah tanggal 22 mei," tuturnya