Kreatif di Daring, Pemilih Terjaring
Sabtu, 22 Agustus 2020 - 08:13 WIB
loading...
A
A
A
Komisioner KPU I Made Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan perubahan PKPU Nomor 4/2017 tentang Kampanye Pilkada segera dikonsultasikan dengan Komisi II DPR. Melalui regulasi itu dirancang bagaimana metode kampanye di masa pandemi. Pengaturan dibuat baik untuk offline seperti yang sudah berjalan selama ini, maupun kampanye media daring. “Perubahan PKPU kampanye mengatur lebih lanjut bagaimana kampanye di media daring. (Baca juga: Tak Ingin Solo Jadi Ajang Coba-coba, PKS Siapkan Lawan Gibran)
Perlu ada penyesuaian dengan melihat perkembangan situasi Covid-19 dan kemajuan bidang informasi dan teknologi,” kata Raka kepada saat dihubungi.
Dalam kampanye di media sosial masing-masing pasangan calon dan timnya dapat membuat akun resmi yang didaftarkan ke KPU. Dalam PKPU sebelumnya akun resmi dibatasi maksimal 10. Pada PKPU baru kemungkinan akun yang bisa didaftarkan bertambah meski belum ditentukan batas maksimalnya.
KPU akan mengumumkan ke publik akun media sosial pasangan calon dan timnya. Adapun pengawasan akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
KPU menyadari bahwa tidak semua daerah bisa melaksanakan kampanye daring karena kondisi geografis yang tidak terjangkau jaringan. Karena itu KPU tetap membolehkan kampanye offline di daerah seperti ini dengan protokol kesehatan.
Mardani Ali Sera yang merupakan anggota Komisi II DPR menyebut perubahan PKPU tentang Kampanye Pilkada kemungkinan besar mendorong kampanye yang minimalis dengan menerapkan protokol Covid-19. Khusus kampanye terbuka, jumlah peserta akan diatur sesuai jenis kampanye.
“Semua akan dibatasi, ada yang pesertanya maksimal 200, ada 100, ada 50 saja,” ujarnya kemarin. (Lihat videonya: Polisi Tangkap Anggota Geng Motor Sadis di Jakarta Timur)
Dia mengakui Komisi II akan membahas PKPU tersebut bersama dengan penyelenggara pilkada pada Senin (24/8). (Kiswondari/Bakti)
Perlu ada penyesuaian dengan melihat perkembangan situasi Covid-19 dan kemajuan bidang informasi dan teknologi,” kata Raka kepada saat dihubungi.
Dalam kampanye di media sosial masing-masing pasangan calon dan timnya dapat membuat akun resmi yang didaftarkan ke KPU. Dalam PKPU sebelumnya akun resmi dibatasi maksimal 10. Pada PKPU baru kemungkinan akun yang bisa didaftarkan bertambah meski belum ditentukan batas maksimalnya.
KPU akan mengumumkan ke publik akun media sosial pasangan calon dan timnya. Adapun pengawasan akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
KPU menyadari bahwa tidak semua daerah bisa melaksanakan kampanye daring karena kondisi geografis yang tidak terjangkau jaringan. Karena itu KPU tetap membolehkan kampanye offline di daerah seperti ini dengan protokol kesehatan.
Mardani Ali Sera yang merupakan anggota Komisi II DPR menyebut perubahan PKPU tentang Kampanye Pilkada kemungkinan besar mendorong kampanye yang minimalis dengan menerapkan protokol Covid-19. Khusus kampanye terbuka, jumlah peserta akan diatur sesuai jenis kampanye.
“Semua akan dibatasi, ada yang pesertanya maksimal 200, ada 100, ada 50 saja,” ujarnya kemarin. (Lihat videonya: Polisi Tangkap Anggota Geng Motor Sadis di Jakarta Timur)
Dia mengakui Komisi II akan membahas PKPU tersebut bersama dengan penyelenggara pilkada pada Senin (24/8). (Kiswondari/Bakti)
(ysw)
Lihat Juga :
