DPW PPP Banten Minta Pimpinan Pusat Tindak Pengacau Partai
Rabu, 19 Juni 2024 - 15:02 WIB
loading...
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Banten Subadri Ushuludin. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didorong untuk segera menindak tegas pengurus partai yang membuat gaduh sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX beberapa waktu lalu. Dorongan itu dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Banten Subadri Ushuludin.
“Waktu itu di forum resmi yang dihadiri seluruh petinggi DPW se-Indonesia meminta kepada DPP dan petinggi majelis, ketika ada kader atau pengurus partai yang membuat gaduh agar segera ditindak. Tujuannya, agar partai ini jumeneng (tegak) tetap adem dan tidak ada pengacau,” ujar Subadri, Rabu (19/6/2024).
Subadri mengungkapkan bahwa beberapa waktu belakangan ini mulai bermunculan pihak yang terlihat ingin menggoyah partai dan membuat kegaduhan. Seperti penggiringan opini Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPW Bali M Thobahul Aftoni yang menyatakan hasil Rapimnas IX hanyalah gimik.
Baca juga: DPW PPP Bali Anggap Kabar Agenda Muktamar 2025 Cuma Gimik Politik
“Rapimnas IX menurut saya sah, karena sudah bersepakat, semuanya sudah mengeluarkan pendapat, dan suara bulatnya adalah menegaskan muktamar sesuai AD ART yang berlaku yaitu tahun 2025. Kalaupun dibilang gimik atau apa pun di luar, mungkin Mas Toni patut dipertanyakan apakah paham organisasi? Saat forum kan hadir, kenapa tidak bersuara?” tegasnya.
“Waktu itu di forum resmi yang dihadiri seluruh petinggi DPW se-Indonesia meminta kepada DPP dan petinggi majelis, ketika ada kader atau pengurus partai yang membuat gaduh agar segera ditindak. Tujuannya, agar partai ini jumeneng (tegak) tetap adem dan tidak ada pengacau,” ujar Subadri, Rabu (19/6/2024).
Subadri mengungkapkan bahwa beberapa waktu belakangan ini mulai bermunculan pihak yang terlihat ingin menggoyah partai dan membuat kegaduhan. Seperti penggiringan opini Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPW Bali M Thobahul Aftoni yang menyatakan hasil Rapimnas IX hanyalah gimik.
Baca juga: DPW PPP Bali Anggap Kabar Agenda Muktamar 2025 Cuma Gimik Politik
“Rapimnas IX menurut saya sah, karena sudah bersepakat, semuanya sudah mengeluarkan pendapat, dan suara bulatnya adalah menegaskan muktamar sesuai AD ART yang berlaku yaitu tahun 2025. Kalaupun dibilang gimik atau apa pun di luar, mungkin Mas Toni patut dipertanyakan apakah paham organisasi? Saat forum kan hadir, kenapa tidak bersuara?” tegasnya.
Lihat Juga :
