DPW PPP Banten Minta Pimpinan Pusat Tindak Pengacau Partai

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didorong untuk segera menindak tegas pengurus partai yang membuat gaduh sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX beberapa waktu lalu. Dorongan itu dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Banten Subadri Ushuludin.

“Waktu itu di forum resmi yang dihadiri seluruh petinggi DPW se-Indonesia meminta kepada DPP dan petinggi majelis, ketika ada kader atau pengurus partai yang membuat gaduh agar segera ditindak. Tujuannya, agar partai ini jumeneng (tegak) tetap adem dan tidak ada pengacau,” ujar Subadri, Rabu (19/6/2024).

Subadri mengungkapkan bahwa beberapa waktu belakangan ini mulai bermunculan pihak yang terlihat ingin menggoyah partai dan membuat kegaduhan. Seperti penggiringan opini Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPW Bali M Thobahul Aftoni yang menyatakan hasil Rapimnas IX hanyalah gimik.



“Rapimnas IX menurut saya sah, karena sudah bersepakat, semuanya sudah mengeluarkan pendapat, dan suara bulatnya adalah menegaskan muktamar sesuai AD ART yang berlaku yaitu tahun 2025. Kalaupun dibilang gimik atau apa pun di luar, mungkin Mas Toni patut dipertanyakan apakah paham organisasi? Saat forum kan hadir, kenapa tidak bersuara?” tegasnya.

“Saya selaku DPW juga bertanya, maaf memang ada apa diburu-buruin (muktamar)? Ada maksud dan tujuan apa? Kan sudah ada forum Rapimnas dan semua sudah disepakati sesuai AD/ART. Lagipula, saat ini kami semua fokus menyambut pilkada,” sambungnya.

Dia mengaku DPW PPP Banten masih sangat solid di bawah kepemimpinannya dan sedang mempersiapkan agenda politik selanjutnya yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Alhamdulillah berkat kebersamaan DPC dan DPW, proses pilkada berjalan lancar. DPP juga sudah menyerahkan surat tugas untuk calon yang diusung baik dari internal maupun eksternal,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, pimpinan rapat dalam Rapimnas IX PPP Amir Uskara telah menyampaikan beberapa poin hasil rapat. Di antaranya akan menindak tegas setiap provokasi, adu domba, atau upaya yang mengganggu soliditas internal PPP jelang Pilkada 2024.

“Memaksimalkan dan menuntaskan kerja struktur partai sesuai dengan periode hasil permusyawaratan (Muktamar, Muswil, Muscab) sebagaimana yang telah diatur dalam ketetapan AD/ART. Serta bersama-sama menjaga kondisi internal partai yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh keluarga besar PPP di Indonesia,” ujar Amir.