DPW PPP Bali Anggap Kabar Agenda Muktamar 2025 Cuma Gimik Politik

JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali menganggap kabar muktamar PPP yang diputuskan dalam forum Rapimnas IX di Karawaci, Tangerang beberapa waktu lalu hanya gimik politik belaka. Pasalnya, dalam rapimnas tersebut tidak pernah ada kesepakatan untuk menggelar Muktamar 2025.

Hal itu dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPW PPP Bali M. Thobahul Aftoni sekaligus merespons informasi tentang keputusan Rapimnas IX yang berlangsung di Karawaci Tangerang pada 6-7 Juni 2024 yang memutuskan agenda Muktamar 2025.

"Sesuai dengan undangan yang kami terima, bahwa Rapimnas IX hanya berkonsentrasi pada konsolidasi untuk Pilkada serentak 2024. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi rapimnas yang tertuang dalam Ketetapan Rapimnas IX PPP Nomor : 02/TAP/RAPIMNAS-IX/VI/2024 tertanggal 6 Juni 2024," kata Aftoni dalam keterangan tertulis dikutip, Selasa (18/6/2024).



Aftoni mengatakan, agenda muktamar telah dibahas dalam Anggaran Dasar (AD) PPP, yang menyebut bahwa pelaksanaan muktamar itu dibahas dalam forum musyawarah kerja nasional (mukernas). "Rekan-rekan DPW PPP se-Indonesia saya yakin pasti paham soal itu. Jadi kalau ada yang bilang Rapimnas memutuskan agenda muktamar, saya kira itu gimik politik saja," terang Aftoni.

Dia memastikan Rapimnas IX tidak memutuskan agenda muktamar. Hal itu diyakininya lantaran Aftoni termasuk salah satu peserta rapimnas.



"Yang memang tidak pernah membahas hal tersebut, Dalam surat resmi putusan pun tidak pernah tercantum. Dan dalam AD/ART partai juga tidak pernah menyebutkan rapimnas bisa memutuskan agenda muktamar, karena agenda muktamar hanya diputuskan di mukernas," ucap Aftoni.

"DPW PPP Bali merupakan salah satu peserta rapimnas, namun jika ada yang klaim ada kesepakatan agenda Muktamar 2025, saya pastikan Bali bukan bagian dari pengambilan keputusan itu," tandasnya.