HNW: Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Judi Online

“Moralitas yang bobrok semacam ini, bahkan sudah dinyatakan 3 tahun berturut-turut. Dan kami anggota DPR dari PKS dan saya di Komisi VIII, tentu bagian daripada program advokasi partai, sudah sejak periode yang lalu meneriakkan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak yaitu KPPA itu ditingkatkan kewenangannya,” kata HNW.

“Sehingga dia tidak hanya kementerian yang terlibat koordinatif, tetapi harusnya menjadi kementerian yang bersifat teknis seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertanian dan sebagainya,” imbuhnya.

Tak hanya di sisi kewenangan, HNW juga meminta agar anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) untuk ditingkatkan lagi. Ia melanjutkan, anggaran kementerian itu terus alami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dan anggarannya harus dinaikkan, untuk menangani kondisi-kondisi kedaruratan semacam ini, anggaran tidak pernah naik lebih dari Rp325 miliar rupiah setiap tahun. Bahkan 3 tahun ini mengalami penurunan, kalaupun ada kenaikan, itu pun tidak terkait dengan perlindungan anak,” kata HNW.

“Tentu ini menggambarkan betapa sisi bernegara yang harus dikritisi harus diingatkan, Indonesia dengan kondisi darurat semacam ini, harusnya negara hadir untuk kemudian memperkuat komitmennya melalui kementerian-kementeriannya, melalui lembaga-lembaga yang ada,” pungkasnya.