Efektivitas Pembentukan Satgas Judi Online

Kita dapat melihat dalam pelaksanaan satgas seperti mafia tanah atau permasalahan pinjaman online, yang seolah telah ada namun tidak terasa hasilnya. Masih banyak permasalahan sengketa hak kepemilikan tanah. Masih terjadi ketidakhati-hatian dalam pinjaman dan kekerasan dalam penagihan dalam kasus pinjaman daring/online.

Anehnya permasalahan tersebut justru menjadi akar permasalahan yang sangat dikeluhkan masyarakat. Satgas judi online ini telah dibentuk dan menetapkan garis besar tugas dan tujuannya.

Oleh sebab itu, Satgas harus berfokus pada akar atau inti permasalahan yang terjadi, bukan hanya menyentuh pada masalah-masalah permukaan atau residunya. Dalam permasalahan judi daring, Satgas terlihat akan menggunakan strategi memerangi demand and supply atau mencegah dan menindak seluruh akses dari sisi masuk dan keluarnya.

Strategi yang sama dalam memerangi jalur peredaran Narkotika ilegal. Selain itu, digunakan pula penegakan hukum, pencegahan dan kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pendekatan tersebut tentu tidaklah salah. Namun penulis mengingatkan, bahwa pengungkapan menyeluruh dan pemetaan risiko menjadi hal yang sangat signifikan dalam memerangi sebuah kejahatan terorganisasi. Aparat juga harus menyisir dari akarnya, yakni si bandar, jaringan, dan kroninya. Jaringan perjudian daring ini tentu memiliki jaringan luring yang melibatkan banyak pihak, termasuk pihak yang berasal dari Indonesia sendiri.

Memperkuat filter pada infrastruktur dan jaringan teknologi melalui pemantauan (patrol) ketat di ruang siber merupakan hal yang menjadi indikator strategis. Penguasaaan dan penginderaan dalam teknologi harus dilakukan secara luas, bukan hanya mengindentifikasi pengguna, yang biasanya hanya “iseng” atau random masuk ke laman atau lokasi judi online.

Patroli ini tidak hanya menyasar pada judi online, namun juga semua hal yang “mencurigakan” atau menjurus pada tindak pidana dan kejahatan terorganisasi. Pemeriksaaan pada subyek-obyek, baik identitas maupun rekening dan jalur keuangan lainnya mungkin akan terkendala oleh perlindungan privasi, namun pemerintah harus lebih cerdas dalam mengenali bahkan menutup laman-laman yang tidak dapat dipercaya atau tidak memiliki legitimasi dari pemerintah tanpa pandang bulu.

Artinya, tertib administrasi dan kepatuhan hukum menjadi kunci penting untuk menciptakan ruang siber yang aman dan nyaman bagi semua orang, tidak memberikan atau membiarkan satu celah pun, meskipun pada pihak yang biasanya terpercaya sekalipun.

Konsistensi dan ketegasan inilah yang sebenarnya masih belum terlihat dari berbagai satuan tugas atau tim khusus yang dibentuk oleh Presiden atau Pemerintah. Gesturnya dapat dipahami, namun selalu tidak tuntas dalam penyelesaiannya.

Ekspos publik dalam penegakan hukum maupun pengungkapan modus di media massa selalu dilakukan, namun persoalannya tidak pernah tuntas atau bahkan tersentuh. Masyarakat kemudian terbuai dan mudah terdistraksi dengan hal lainnya, sehingga penuntasan menyeluruh sebenarnya tidak terjadi.