BKSAP Dorong Task Force di Forum AIPA Dibentuk untuk Resolusi Perdamaian Myanmar
loading...
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mendorong satuan tugas atau task force di Forum Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dibentuk untuk resolusi perdamaian Myanmar. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mendorong satuan tugas atau task force di Forum Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dibentuk untuk resolusi perdamaian Myanmar. Legislator asal Bali ini menghadiri Forum AIPA Caucus di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.
Putu mengungkapkan, ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya resolusi tentang Myanmar. “AIPA Caucus membahas berbagai hal, di mana tahun lalu berbagai resolusi telah diadopted sewaktu di Jakarta, politik, ekonomi, sosial budaya, tentang perempuan dan pemuda, youth juga dibahas berbagai implementasi dan laporan masing-masing negara sudah disampaikan pada sesi pertama AIPA Caucus,” ujar Putu melalui keterangannya, Rabu (12/6/2024).
Dia membeberkan hanya sembilan negara yang hadir dalam forum tersebut dari 10 negara. Putu menuturkan, Myanmar yang tidak hadir karena masih alami proses menuju demokrasinya bahwa Junta Militer sedang berkuasa di negara tersebut.
“Dalam pemaparan Sekretaris AIPA, bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan memang cukup aktif. Sejak tahun lalu, sebenarnya sangat aktif sewaktu Indonesia menjadi chair atau Ketua AIPA. Tahun ini kegiatan tersebut berjalan tapi tidak sebanyak tahun lalu,” imbuhnya.
Dari laporan itu disampaikan, sambung Putu, bahwa berbagai resolusi telah diimplementasikan di berbagai negara dan Indonesia salah satu negara yang telah melakukan implementasi dari resolusi itu sekitar 85 persen. “Artinya, kita termasuk sudah yang cukup baik untuk implementasikan resolusi yang diadopt AIPA,” ujarnya.
Namun, Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini mengungkapkan masih ada beberapa isu lain yang belum terimplementasikan, secara khusus AIPA telah mengeluarkan satu resolusi berhubungan Myanmar. Putu menuturkan, saat ini Myanmar di Forum ASEAN dan AIPA tidak dihadirkan, secara khusus masih tidak diundang.
“Mereka anggota tetap bayar iuran tapi tidak dihadirkan dalam berbagai kegiatan AIPA sampai bisa implementasikan resolusi AIPA, yaitu mengimplementasikan 5 poin konsensus tersebut. Ada sebuah resolusi AIPA yang sudah adopt dalam pertemuan sebelumnya, berhubungan political matters yaitu tentang resolution on parliamentary cooperation in contributing to long lasting peace in Myanmar,” kata Putu.
Maka itu, Putu sebagai Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa sangat penting anggota AIPA memperhatikan untuk bisa turut membantu proses demokratisasi kembali di Myanmar. Tentu, kata dia, anggota AIPA harus memastikan juga agar Myanmar melaksanakan 5 poin konsensus yang telah disepakati, dan mengambil peran untuk membantu first track diplomasi pemerintah.
“AIPA harus bergerak lebih konkret dan kita usulkan ada task force. Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi Junta Militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen, yang sudah dipilih rakyat dulu yang resmi yang sekarang dalam pengasingan,” katanya.
Putu mengungkapkan, ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya resolusi tentang Myanmar. “AIPA Caucus membahas berbagai hal, di mana tahun lalu berbagai resolusi telah diadopted sewaktu di Jakarta, politik, ekonomi, sosial budaya, tentang perempuan dan pemuda, youth juga dibahas berbagai implementasi dan laporan masing-masing negara sudah disampaikan pada sesi pertama AIPA Caucus,” ujar Putu melalui keterangannya, Rabu (12/6/2024).
Dia membeberkan hanya sembilan negara yang hadir dalam forum tersebut dari 10 negara. Putu menuturkan, Myanmar yang tidak hadir karena masih alami proses menuju demokrasinya bahwa Junta Militer sedang berkuasa di negara tersebut.
“Dalam pemaparan Sekretaris AIPA, bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan memang cukup aktif. Sejak tahun lalu, sebenarnya sangat aktif sewaktu Indonesia menjadi chair atau Ketua AIPA. Tahun ini kegiatan tersebut berjalan tapi tidak sebanyak tahun lalu,” imbuhnya.
Dari laporan itu disampaikan, sambung Putu, bahwa berbagai resolusi telah diimplementasikan di berbagai negara dan Indonesia salah satu negara yang telah melakukan implementasi dari resolusi itu sekitar 85 persen. “Artinya, kita termasuk sudah yang cukup baik untuk implementasikan resolusi yang diadopt AIPA,” ujarnya.
Namun, Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini mengungkapkan masih ada beberapa isu lain yang belum terimplementasikan, secara khusus AIPA telah mengeluarkan satu resolusi berhubungan Myanmar. Putu menuturkan, saat ini Myanmar di Forum ASEAN dan AIPA tidak dihadirkan, secara khusus masih tidak diundang.
“Mereka anggota tetap bayar iuran tapi tidak dihadirkan dalam berbagai kegiatan AIPA sampai bisa implementasikan resolusi AIPA, yaitu mengimplementasikan 5 poin konsensus tersebut. Ada sebuah resolusi AIPA yang sudah adopt dalam pertemuan sebelumnya, berhubungan political matters yaitu tentang resolution on parliamentary cooperation in contributing to long lasting peace in Myanmar,” kata Putu.
Maka itu, Putu sebagai Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa sangat penting anggota AIPA memperhatikan untuk bisa turut membantu proses demokratisasi kembali di Myanmar. Tentu, kata dia, anggota AIPA harus memastikan juga agar Myanmar melaksanakan 5 poin konsensus yang telah disepakati, dan mengambil peran untuk membantu first track diplomasi pemerintah.
“AIPA harus bergerak lebih konkret dan kita usulkan ada task force. Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi Junta Militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen, yang sudah dipilih rakyat dulu yang resmi yang sekarang dalam pengasingan,” katanya.
Lihat Juga :
