TKD Sebut Indonesia di Era Kepemimpinan Jokowi Kian Berkembang

TANGSEL - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 angkanya mencapai 4,88 persen, lalu tahun 2016 sebesar 5,03 persen, tahun 2017 5,07 persen, dan tahun 2018 terus bertambah menjadi 5,17 persen.

Pencapaian itu dinilai cukup positif bagi perkembangan ekonomi nasional. Padahal sebagaimana diketahui, kondisi APBN selalu tertekan akibat faktor eksternal, yakni dampak ketidakpastian perekonomian secara global.

Faktor eksternal yang dimaksud adalah normalisasi moneter di Amerika Serikat (AS) dengan menaikkan tingkat suku bunga. Kebijakan itu mampu membuat dolar yang masuk di negara-negara berkembang kembali ditarik ke AS.

"Kalau dilihat dari teorinya, sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana manfaatnya bisa tersebar dan dirasakan oleh segenap masyarakat secara merata," terang Julia Mihardja, Dewan Pengarah Tim Kampanye Daerah (TKD) Kota Tangerang Selatan, Selasa (9/4/2019).

Dijelaskan Julia, pencapaian kualitas ekonomi pada kepemimpinan Jokowi pada 4,5 tahun terakhir sangat luar biasa. Terlebih ekonomi Indonesia saat ini masuk sebagai negara ekonomi berkembang menuju ekonomi maju atau emerging market, yang artinya disejajarkan dengan negara Turki, China, Mesir, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.

"Tujuh negara emerging markets saat ini termasuk Indonesia, diperkirakan berada di antara deretan 10 negara dengan ekonomi terbesar dunia pada pada tahun 2030 nanti," ungkapnya.

Dipaparkannya, perkembangan ekonomi nasional tak terlepas dari program-program kerakyatan yang dijalankan. Misalnya, dana bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta bantuan bagi siswa keluarga tak mampu.

"Program kerakyatan itu telah berjalan, sehingga berdampak luas terhadap kualitas ekonomi saat ini yang kian berkembang. Ditambah lagi nanti Pak Jokowi akan mengeluarkan kebijakan soal Kartu Indonesia Kuliah, Kartu Indonesia Kerja, dan Kartu Sembako Murah. Luar biasa konsep beliau untuk memajukan kesejahteraan Indonesia," katanya lagi.

Lebih lanjut, Julia mengkritik apa yang diungkapkan oleh Calon Presiden 02 Prabowo saat menggelar orasi politik di Gelora Bung Karno (GBK). Dimana disampaikan dengan istilah "Ndasmu" yang berarti "Kepalamu", atas klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah menyentuh level 5 persen.

"Itu memang data dari BPS, dan memang masyarakat di bawah juga merasakan peningkatan itu," tukasnya.

Data BPS sendiri menyebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat terbaik nomor 3 Group of Twenty atau G20, setelah India dan China yang masing-masing tumbuh 7,3 persen dan 6,6 persen di tahun 2018, disusul posisi Indonesia yang mencapai 5,17 persen.

Sebelumnya, hal serupa dikatakan peneliti ekonomi dari Center of Reform Economics (CORE), Piter Abdullah. Menurutnya, meski belum sempurna, kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi sudah pada jalur yang benar.

Sebab kata dia, semua pembangunan ditujukan untuk kepentingan publik, tak hanya kelas menengah, tapi semua kalangan. "Coba saja lihat di hampir semua survei, terutama yang menyasar tingkat kepuasaan terhadap kebijakan pemerintah, itu 70 persen-nya merasa puas," tuturnya baru-baru ini.

Kalau pun ada yang tidak mendukung pemerintah, Piter mengatakan, hal itu lebih disebabkan ketidaksukaan. "Terutama karena termakan hoaks, misalnya soal isu agama atau tenaga kerja asing," tegasnya.