Soal Deklarasi KAMI, GMNI: Bangsa Indonesia Butuh Gerakan Optimistis

JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) turut menyikapi deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2020 lalu. GMNI menilai gerakan yang dibutuhkan saat ini adalah gerakan yang substansial pada situasi bangsa di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI, Imanuel Cahyadi, mengatakan, saat ini yang terpenting untuk ditumbuhkan adalah semangat yang positif dan optimistis. Jangan menggiring publik untuk memiliki semangat yang sifatnya justru pesimistis terhadap kemajuan bangsa ke depan. "Untuk itu, kami dari DPP GMNI menilai bahwa jangan sampai ada gerakan-gerakan yang sifatnya ini malah membawa pada polarisasi sisa-sisa residu dari pilpres kemarin (2019)," tuturnya kepada wartawan, Kamis (20/8/2020). (Baca juga: Respons Soal KAMI, GMNI: Saat Ini Semua Pihak Berupaya Atasi Corona)

Jika melihat tokoh-tokoh yang terlibat dalam deklarasi KAMI tersebut, lanjut dia, memang notabene afiliasinya ke orang-orang tua yang memposisikan diri sebagai oposan. "Jadi kita melihat di sini di tengah situasi ini, baiknya kita membangun semangat optimisme bangsa untuk bisa sama-sama lepas dari Covid-19 ini, apalagi di momentum HUT Kemerdekaan," jelas Imanuel Cahyadi.

Lebih lanjut, dikatakan Imanuel, DPP GMNI menghargai aksi KAMI yang membuat sebuah gerakan, yang merupakan satu fungsi dari demokrasi. Namun yang menjadi catatan DPP GMNI adalah bentuk gerakannya. "Agar ini mengarah ke aksi-aksi yang kongkret, jangan hal-hal umum yang ujung-ujungnya hanya menghimpun kekesalan di tengah Covid-19 ini untuk diarahkan pada hal-hal tendesius," tukasnya. (Baca juga: Deklarasi di Tugu Proklamasi, KAMI Sampaikan Delapan Tuntutan Ini)

Apalagi, Imanuel melanjutkan, dalam deklarasi KAMI tersebut tampak massa saling berhimpitan sehingga dinilai tidak memperhatikan protokol kesehatan. Padahal, keselamatan yang menjadi prioritas pada situasi saat ini, namun sangat disayangkan justru diabaikan demi kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis. "Ini justru malah kontradiktif dengan protokol atau protap pemerintah yang dikeluarkan, termasuk protokol dari Gubernur DKI yang memperpanjang PSBB transisi," ucapnya.

Terkait dengan penanganan Covid-19, memang kata Imanuel banyak catatan kritis terhadap pemerintah, seperti mengenai data yang amburadul dan banyak bantuan yang tidak menyentuh masyarakat terdampak yang membutuhkan, dimana ini lebih banyak masalah teknis. Sehingga dalam hal ini, gerakan-gerakan mahasiswa juga membuat gerakan yang sifatnya sosial. Artinya, jangan hanya menanyakan apa yang bisa negara berikan kepada kita tetapi apa yang bisa kita berikan kepada negara di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Karena ini merupakan pandemi, ini sifatnya global, semua juga terdampak akibat Covid-19 ini. Jadi Covid-19 ini memang ujian kemanusiaan buat kita samua untuk sama-sama berkontribusi melakukan aksi nyata yang menyentuh pada masyarakat yang terpuruk akibat Covud-19 ini. Jadi kalau memang mau buat gerakan, buat gerakan yang konkret," tutup Imanuel.