PP Muhammadiyah Tak Ingin Tergesa-gesa soal Konsesi Tambang untuk Ormas
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah , Muhammad Saad Ibrahim mengatakan bahwa konsesi tambang untuk ormas keagamaan merupakan persoalan yang krusial. Sehingga pihaknya tidak akan terburu-buru dan akan membahas mengambil kebijakan tersebut terlebih dahulu.
"Ini persoalan yang krusial ya. Dan persoalan yang baru bagi Muhammadiyah. Tentu Muhammadiyah tidak ingin tergesa-gesa dalam konteks ini karena itu selanjutnya akan ada pembahasan-pembahasan yang sangat serius terkait dengan banyak sisi mengenai ini," ujar Saad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Mengenai hal tersebut, kata Ibrahim, Muhammadiyah belum mendapatkan tawaran secara resmi untuk mengelola tambang milik pemerintah.
"Saya kira kalau secara terbuka, yang mungkin secara khusus mengirimkan surat masuk itu mungkin belum ya. Saya sendiri masih belum tahu tentang itu. Tapi dalam konteks yang lebih umum saya kira yang kita baca itu kan mengenai ormas-ormas, sehingga kemudian Muhammadiyah sebagai salah satu daripada ormas," jelasnya.
Namun jika nantinya akan diberikan tawaran, kata dia Muhammadiyah akan membicarakan terlebih dahulu terkait sisi positif dan negatif dalam pengelolaan tambang itu.
"Ini akan kita godok lebih dulu secara baik dan sebagainya. Kita bicara soal segi positif, segi negatif. Kemudian juga kemampuan dalam bidang itu, saya kira ini masih akan kita bahas," katanya.
Lebih lanjut, pihaknya akan segera membahas konsesi tambang dalam waktu dekat. Hal itu akan dirapatkan di meja jajaran pimpinan Muhammadiyah terutama ketua umum hingga ke sekretaris umum.
"Tapi tentu di Muhammadiyah ini adalah persoalan yang baru ya, sehingga karena itu perlu kita juga mengukur kemampuan dan sebagainya. Karena itu nanti akan dibicarakan," tutupnya.
"Ini persoalan yang krusial ya. Dan persoalan yang baru bagi Muhammadiyah. Tentu Muhammadiyah tidak ingin tergesa-gesa dalam konteks ini karena itu selanjutnya akan ada pembahasan-pembahasan yang sangat serius terkait dengan banyak sisi mengenai ini," ujar Saad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Mengenai hal tersebut, kata Ibrahim, Muhammadiyah belum mendapatkan tawaran secara resmi untuk mengelola tambang milik pemerintah.
"Saya kira kalau secara terbuka, yang mungkin secara khusus mengirimkan surat masuk itu mungkin belum ya. Saya sendiri masih belum tahu tentang itu. Tapi dalam konteks yang lebih umum saya kira yang kita baca itu kan mengenai ormas-ormas, sehingga kemudian Muhammadiyah sebagai salah satu daripada ormas," jelasnya.
Namun jika nantinya akan diberikan tawaran, kata dia Muhammadiyah akan membicarakan terlebih dahulu terkait sisi positif dan negatif dalam pengelolaan tambang itu.
"Ini akan kita godok lebih dulu secara baik dan sebagainya. Kita bicara soal segi positif, segi negatif. Kemudian juga kemampuan dalam bidang itu, saya kira ini masih akan kita bahas," katanya.
Lebih lanjut, pihaknya akan segera membahas konsesi tambang dalam waktu dekat. Hal itu akan dirapatkan di meja jajaran pimpinan Muhammadiyah terutama ketua umum hingga ke sekretaris umum.
"Tapi tentu di Muhammadiyah ini adalah persoalan yang baru ya, sehingga karena itu perlu kita juga mengukur kemampuan dan sebagainya. Karena itu nanti akan dibicarakan," tutupnya.
(kri)