Hal Memberatkan Tuntutan 11 Tahun Bui Karen Agustiawan: Berbelit-belit

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Karen Agustiawan hukuman 11 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG). Mantan Dirut Pertamina itu juga dituntut untuk membayar denda Rp1 miliar.

JPU KPK menyebutkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. JPU menyebutkan, salah satu hal yang memberatkan tuntutan adalah Karen yang tidak mengakui perbuatannya.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan," kata Jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/5/2024).





Kemudian, hal yang meringankan berupa perilaku Karen yang sopan semasa proses persidangan kasus tersebut berlangsung. Sebelumnya, Karen Agustiawan dituntut 11 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair. Karen juga dituntut untuk membayar denda Rp1 miliar.

Jaksa meyakini, Karen terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan," kata Jaksa saat membacakan surat putusan, Kamis (30/5/2024).

Kemudian, JPU juga menuntut Karen untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.091.280.281,81 (Rp1 miliar) dan USD104,016.65 yang harus dibayarkan paling lambat sebulan setelah putusan memiliki hukum tetap.