Perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Jum'at, 24 Mei 2024 - 22:47 WIB
loading...
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi berbeda. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Memahami perbedaan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) adalah penting. Sebab keduanya merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945.
Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Walaupun sering disamakan, sebenarnya terdapat perbedaan mendasar antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi. Tiga hakim diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga oleh DPR, dan tiga oleh presiden.
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung memiliki maksimal 60 Hakim Agung. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) yang bertugas melakukan pendaftaran, seleksi, penetapan calon, dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan oleh presiden.
Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk empat hal, yaitu:
1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mahkamah Agung
Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
Mahkamah Konstitusi tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman dan hanya ada satu Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Jakarta.
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam beberapa lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat (final dan binding).
Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan grasi.
Tugas Mahkamah Konstitusi termasuk menguji dan memutuskan hal-hal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, jika ada usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden dari DPR, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan tersebut.
Mahkamah Agung
Tugas Mahkamah Agung meliputi memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Dengan memahami perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, kita dapat lebih menghargai peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam sistem hukum di Indonesia.
Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Walaupun sering disamakan, sebenarnya terdapat perbedaan mendasar antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Berikut ini adalah lima perbedaan utama antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi:
1. Pencalonan dan Jumlah Hakim
Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi. Tiga hakim diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga oleh DPR, dan tiga oleh presiden.
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung memiliki maksimal 60 Hakim Agung. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) yang bertugas melakukan pendaftaran, seleksi, penetapan calon, dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan oleh presiden.
2. Wewenang
Mahkamah KonstitusiSesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk empat hal, yaitu:
1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mahkamah Agung
Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
3. Cabang Kekuasaan Kehakiman
Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman dan hanya ada satu Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Jakarta.
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam beberapa lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
4. Sifat Putusan
Mahkamah KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat (final dan binding).
Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan grasi.
5. Tugas
Mahkamah KonstitusiTugas Mahkamah Konstitusi termasuk menguji dan memutuskan hal-hal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, jika ada usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden dari DPR, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan tersebut.
Mahkamah Agung
Tugas Mahkamah Agung meliputi memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Dengan memahami perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, kita dapat lebih menghargai peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam sistem hukum di Indonesia.
(cip)
Lihat Juga :
