KY Tak Gelar Seleksi Calon Hakim Agung Akibat Efisiensi, Ini Tanggapan MA
loading...
Juru Bicara MA Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025). FOTO/RIYAN RIZKI ROSHALI
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menggapi kemungkinan tidak adanya seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc oleh Komisi Yudisial (KY) akibat efisiensi anggaran. Menurut MA, situasi itu akan menambah beban kerja hakim yang ada.
Hal itu disampaikan Juru Bicara MA Yanto menyikapi pernyataan KY yang menyebut berkemungkinan tak bisa melaksanakan seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc.
"Intinya pengaruhnya ya menambah beban kerja para hakim agung," kata Yanto di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
Dia mencontohkan, misal ada 100.000 perkara yang ditangani oleh 15 orang akan lebih mudah ketimbang ditangani oleh hanya 10 orang. Meski beban kerjanya bertambah, kata Yanto, tapi para hakim akan tetap bisa menjalankan tugas tersebut.
"Dijalankan tetap, hanya mungkin sidangnya bisa lembur. Bisa tiap hari seperti itu," katanya.
Sebelumnya, KY mengungkap besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses seleksi Calon Hakim Agung maupun Calon Hakim Adhoc di MA.
"Kebetulan tahun ini, kita diminta sebanyak 19 calon Hakim Agung dan calon Ad Hoc. Kalau memang standar biasanya minimal itu Rp5 M (miliar) untuk satu penyelenggaraan. Tetapi karena jumlah ini juga akan mempengaruhi besarannya," kata Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers KY yang dilakukan secara daring, Jumat (7/2/2025).
Imbas efisiensi anggaran, KY memutuskan untuk tidak melaksanakan seleksi 16 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim Adhoc HAM yang diminta MA. Mukti menyampaikan bahwa besaran anggaran tersebut tentu sangat bergantung dari jumlah permintaan yang disampaikan kepada KY.
Mukti Fajar mengaku tidak mengetahui secara pasti ihwal rincian besaran anggaran tersebut. Yang pasti, ada banyak hal yang mempengaruhi anggaran yang cukup untuk menjalankan dapat menjalankan proses seleksi calon hakim.
"Nanti kita akan hitung ulang lagi, termasuk karena pendaftarannya juga ya. Kalau pendaftarnya cukup banyak, maka proses seleksinya juga akan makin membutuhkan anggaran yang lebih," ujarnya.
Hal itu disampaikan Juru Bicara MA Yanto menyikapi pernyataan KY yang menyebut berkemungkinan tak bisa melaksanakan seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc.
"Intinya pengaruhnya ya menambah beban kerja para hakim agung," kata Yanto di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
Dia mencontohkan, misal ada 100.000 perkara yang ditangani oleh 15 orang akan lebih mudah ketimbang ditangani oleh hanya 10 orang. Meski beban kerjanya bertambah, kata Yanto, tapi para hakim akan tetap bisa menjalankan tugas tersebut.
"Dijalankan tetap, hanya mungkin sidangnya bisa lembur. Bisa tiap hari seperti itu," katanya.
Sebelumnya, KY mengungkap besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses seleksi Calon Hakim Agung maupun Calon Hakim Adhoc di MA.
"Kebetulan tahun ini, kita diminta sebanyak 19 calon Hakim Agung dan calon Ad Hoc. Kalau memang standar biasanya minimal itu Rp5 M (miliar) untuk satu penyelenggaraan. Tetapi karena jumlah ini juga akan mempengaruhi besarannya," kata Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers KY yang dilakukan secara daring, Jumat (7/2/2025).
Imbas efisiensi anggaran, KY memutuskan untuk tidak melaksanakan seleksi 16 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim Adhoc HAM yang diminta MA. Mukti menyampaikan bahwa besaran anggaran tersebut tentu sangat bergantung dari jumlah permintaan yang disampaikan kepada KY.
Mukti Fajar mengaku tidak mengetahui secara pasti ihwal rincian besaran anggaran tersebut. Yang pasti, ada banyak hal yang mempengaruhi anggaran yang cukup untuk menjalankan dapat menjalankan proses seleksi calon hakim.
"Nanti kita akan hitung ulang lagi, termasuk karena pendaftarannya juga ya. Kalau pendaftarnya cukup banyak, maka proses seleksinya juga akan makin membutuhkan anggaran yang lebih," ujarnya.
(abd)
Lihat Juga :
