Jokowi Tidak Diundang Rakernas PDIP, Pengamat: Penegasan Tidak Satu Gerbong Lagi
loading...
A
A
A
Memang, kata Umam, pertemuan keduanya merupakan pertemuan formal kenegaraan sebagai pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif dalam acara multilateral terakhir yang digelar di pengujung periode kedua pemerintahan Jokowi. Namun demikian, pertemuan yang menampakkan keramahan dan keguyuban antara Jokowi dan Puan itu bisa menjadi celah awal komunikasi kedua pihak untuk menemukan kembali jalan rekonsoliasi antara Jokowi dan PDIP.
"Hal itu sangat memungkinkan, mengingat Puan yang memiliki kemampuan diplomasi politik yang teruji dalam menghadapi kawan dan lawan politik PDIP selama ini, juga memiliki legitimasi politik yang kuat untuk merajut jalan kompromi dan negosiasi dengan Jokowi," kata Umam.
Akan tetapi, lanjut Umam, kemesraan Puan dan Jokowi itu tidak linier dengan sikap politik dan statement publik para elite PDIP lainnya, termasuk mantan Capres PDIP Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang masih tampil begitu kritis menghantam Jokowi dan lingkarannya atas nama mengikuti suasana kebatinan kader-kader PDIP di akar rumput.
Hal ini menegaskan, kata ada faksionalisme kepentingan yang cukup akut di internal PDIP, yang termanifestasi dalam perbedaan sikap mereka dalam menghadapi arah kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran ke depan.
Executive Director Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) ini mengatakan, jika cerai talak Jokowi kepada PDIP sudah tidak bisa diperbaiki dengan rujuk kembali, tinggal menanti kedewasaan politik kedua pihak, untuk saling menghormati dan tidak saling menyakiti.
"PDIP bisa fokus pada agenda perjuangannya untuk memperbaiki demokrasi. Jokowi juga bisa move on dengan mencari rumah politik baru jika memang merasa PDIP tidak bisa mengakomodir kepentingan pribadi dan agenda perjuangannya," pungkasnya.
"Hal itu sangat memungkinkan, mengingat Puan yang memiliki kemampuan diplomasi politik yang teruji dalam menghadapi kawan dan lawan politik PDIP selama ini, juga memiliki legitimasi politik yang kuat untuk merajut jalan kompromi dan negosiasi dengan Jokowi," kata Umam.
Akan tetapi, lanjut Umam, kemesraan Puan dan Jokowi itu tidak linier dengan sikap politik dan statement publik para elite PDIP lainnya, termasuk mantan Capres PDIP Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang masih tampil begitu kritis menghantam Jokowi dan lingkarannya atas nama mengikuti suasana kebatinan kader-kader PDIP di akar rumput.
Hal ini menegaskan, kata ada faksionalisme kepentingan yang cukup akut di internal PDIP, yang termanifestasi dalam perbedaan sikap mereka dalam menghadapi arah kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran ke depan.
Executive Director Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) ini mengatakan, jika cerai talak Jokowi kepada PDIP sudah tidak bisa diperbaiki dengan rujuk kembali, tinggal menanti kedewasaan politik kedua pihak, untuk saling menghormati dan tidak saling menyakiti.
"PDIP bisa fokus pada agenda perjuangannya untuk memperbaiki demokrasi. Jokowi juga bisa move on dengan mencari rumah politik baru jika memang merasa PDIP tidak bisa mengakomodir kepentingan pribadi dan agenda perjuangannya," pungkasnya.
(zik)