Jokowi Tidak Diundang Rakernas PDIP, Pengamat: Penegasan Tidak Satu Gerbong Lagi

JAKARTA - Tidak diundangnya Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam Rakernas V PDIP merupakan pertanda bahwa ayah Gibran Rakabuming Raka itu tidak satu gerbong lagi dengan PDIP. Jokowi bisa mencari rumah politik baru.

"Tanpa harus merilis surat pemecatan, tidak diundangnya Jokowi di Rakernas PDIP merupakan bentuk penegasan politik bahwa Jokowi sudah tidak dalam satu gerbong lagi bersama keluarga besar PDIP. Tidak diundangnya Jokowi dalam Rakernas PDIP yang diklaim acara internal, juga menegaskan bahwa Jokowi sudah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari internal PDIP," kata pengamat politik Ahmad Khairul Umam dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Rabu (22/5/2024).

Sebelumnya, Jokowi buka suara perihal dirinya tak diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rakernas V PDIP akan digelar di Jakarta pada 24-26 Mei 2024.

"Ditanyakan ke yang mengundang, jangan saya," tegas Jokowi seusai meninjau lokasi dan korban banjir bandang di Posko Pengungsian Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5/2024).



Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, Rakernas V PDIP tidak akan mengundang Presiden Jokowi. Hal itu dikarenakan PDIP akan fokus pada pembahasan mengenai sikap politik, strategi pilkada serentak, dan lainnya. Sehingga, hanya peserta internal dari DPP, DPD, hingga DPC yang akan diundang dalam rakernas tersebut.

"Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang," ujar Djarot kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Djarot pun berkelakar bahwa tak diundangnya Jokowi dalam Rakernas V PDIP itu dikarenakan jadwal Jokowi sebagai presiden yang sangat padat.

"Karena beliau sangat sibuk dan menyibukkan diri. Jadi ini hanya internal PDIP, pesertanya internal PDIP," kata Djarot.

Kemesraan Jokowi-Puan Tidak Linier dengan Pernyataan Elite PDIP

Menurut Umam yang juga Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, pertemuan Jokowi dan Puan Maharani pada gala dinner World Water Forum (WWF) di Bali beberapa waktu lalu memunculkan sejumlah spekulasi. Pertemuan yang mempertontonkan keramahan dan kekompakan Puan dan Jokowi itu menunjukkan kedewasaan politik keduanya. Terutama kedewasaan politik Puan sebagai garda terdepan komunikator politik partainya, kembali ditunjukkan di tengah pasang surut hubungan Jokowi dan PDIP belakangan ini.

Memang, kata Umam, pertemuan keduanya merupakan pertemuan formal kenegaraan sebagai pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif dalam acara multilateral terakhir yang digelar di pengujung periode kedua pemerintahan Jokowi. Namun demikian, pertemuan yang menampakkan keramahan dan keguyuban antara Jokowi dan Puan itu bisa menjadi celah awal komunikasi kedua pihak untuk menemukan kembali jalan rekonsoliasi antara Jokowi dan PDIP.

"Hal itu sangat memungkinkan, mengingat Puan yang memiliki kemampuan diplomasi politik yang teruji dalam menghadapi kawan dan lawan politik PDIP selama ini, juga memiliki legitimasi politik yang kuat untuk merajut jalan kompromi dan negosiasi dengan Jokowi," kata Umam.



Akan tetapi, lanjut Umam, kemesraan Puan dan Jokowi itu tidak linier dengan sikap politik dan statement publik para elite PDIP lainnya, termasuk mantan Capres PDIP Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang masih tampil begitu kritis menghantam Jokowi dan lingkarannya atas nama mengikuti suasana kebatinan kader-kader PDIP di akar rumput.

Hal ini menegaskan, kata ada faksionalisme kepentingan yang cukup akut di internal PDIP, yang termanifestasi dalam perbedaan sikap mereka dalam menghadapi arah kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran ke depan.

Executive Director Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) ini mengatakan, jika cerai talak Jokowi kepada PDIP sudah tidak bisa diperbaiki dengan rujuk kembali, tinggal menanti kedewasaan politik kedua pihak, untuk saling menghormati dan tidak saling menyakiti.



"PDIP bisa fokus pada agenda perjuangannya untuk memperbaiki demokrasi. Jokowi juga bisa move on dengan mencari rumah politik baru jika memang merasa PDIP tidak bisa mengakomodir kepentingan pribadi dan agenda perjuangannya," pungkasnya.