Profil Fahri Bachmid Penjabat Ketum PBB Pengganti Yusril Ihza Mahendra
Selasa, 21 Mei 2024 - 16:45 WIB
loading...
Profil Fahri Bachmid yang kini menjadi Penjabat Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) pengganti Yusril Ihza Mahendra menarik untuk diketahui. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Profil Fahri Bachmid yang kini menjadi Penjabat Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) pengganti Yusril Ihza Mahendra menarik untuk diketahui. Adapun mundurnya Yusril dari jabatan itu disampaikannya dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2024.
MDP adalah lembaga tertinggi di dalam struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting seperti melakukan perubahan terbatas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memilih seorang penjabat ketua umum jika ketua umum yang dipilih muktamar berhalangan tetap.
Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah, serta badan-badan khusus, dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan. Ketua Mahkamah Partai PBB Dr Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara dalam pemungutan suara untuk memilih penjabat ketua umum.
![Profil Fahri Bachmid Penjabat Ketum PBB Pengganti Yusril Ihza Mahendra]()
Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Mundur, Fahri Bachmid Jadi Penjabat Ketum PBB
Sedangkan, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor memperoleh dukungan 20 suara. “Iya, saya akan melaksanakan perintah dan keputusan konstitusional Musyawarah Dewan Partai (MDP), sebagai instansi tertinggi PBB di bawah Muktamar, yang beberapa tugas serta kewenangan fundamental organisatoris sebagai Penjabat Ketua Umum DPP PBB menggantikan Yusril Ihza Mahendra,” kata Fahri Bachmid, Selasa (21/5/2024).
Dia siap memastikan suksesnya salah satu agenda ketatanegaraan yaitu pelaksanaan pilkada langsung pada 27 November 2024. Kemudian, merencanakan serta melaksanakan agenda Muktamar PBB yang diproyeksikan diadakan pada tahun depan, yaitu akhir Januari 2025 sebagaimana mestinya.
“Dan menyelesaikan beberapa agenda penting dan strategis PBB yang sifatnya nasional, tentunya langkah-langkah konsolidasi internal maupun eksternal dalam waktu yang sangat singkat akan saya ambil untuk memastikan bahwa Partai PBB dapat menyelesaikan agenda teknis penjaringan calon-calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dalam rangka pilkada langsung tahun 2024 berjalan lancar serta sukses,” pungkasnya.
![Profil Fahri Bachmid Penjabat Ketum PBB Pengganti Yusril Ihza Mahendra]()
Pria kelahiran Waimangit, Maluku, 29 Agustus 1977 ini merupakan advokat dan Dosen Hukum Tata Negara atau Konstitusi dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dia menikah dengan Syamsila Mona Rumata dan dikaruniai empat anak, Fahna Adzra Farizah Bachmid, Nadra Feyza Thafana Bachmid, M. Farras Al-Farizi Bachmid, dan Faiqah Varisha Syafiqah Bachmid.
Selain mengajar sebagai dosen, anak pasangan Sehat dan Umar Bachmid ini punya Law Firm yang kantornya di Gedung Jaya, Jalan MH Thamrin Nomor 12, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, dan kantor cabang di Jalan AM Sangadji Nomor 77 Kota Ambon, Maluku.
Adapun latar belakang pendidikan Fahri Bachmid adalah SD Al-Hilal Waimangit, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Tahun 1991, SMP Negeri 1 Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Tahun 1994, SMU Tarbiyah Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Tahun 1997, dan SMU Negeri 2 Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku 1998.
Selanjutnya, S1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2004, S2 Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar Tahun 2009, dan S3 Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar 2019.
Sedangkan organisasi profesi atau ilmiahnya adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Muhammadiyah, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara/ Association of Constitutional and Administrative Law Lecturers of Indonesia (APHTN-HAN), Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (A D H I).
Selanjutnya, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah konstitusi (APHAMK), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Perkumpulan Ahli Dan Dosen Republik Indonesia (ADRI), serta Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (PEMUDA ICMI).
Sedangkan riwayat pekerjaannya sebagai akademisi adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum UMI Makassar Tahun 2020-Sekarang dengan konsentrasi mengajar pada Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi dan Hukum Administrasi Negara, Dosen Tidak Tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam As - Syafi'iyah Jakarta 2020 – sekarang, serta Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum IAIN Ambon - Maluku, 2017 – sekarang.
Pada law firm, dia adalah Managing Director (Owner And Founder) pada Law Firm Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates Tahun 2008 – sekarang. Berbagai pengalamannya sebagai konsultan hukum di antaranya Konsultan Hukum Bupati Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku (2018 – 2019), Koordinator Tim Asistensi dan Pengkajian Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 – sekarang, dan Ketua Tim Asistensi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022-sekarang.
Sedangkan sebagai praktisi hukum, dia merupakan Kuasa Hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin perihal PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2019. Dia juga pernah menjadi Kuasa Hukum Partai Golkar perihal PHPU DPR-DPRD Provinsi Maluku di MK pada 2019.
MDP adalah lembaga tertinggi di dalam struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting seperti melakukan perubahan terbatas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memilih seorang penjabat ketua umum jika ketua umum yang dipilih muktamar berhalangan tetap.
Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah, serta badan-badan khusus, dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan. Ketua Mahkamah Partai PBB Dr Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara dalam pemungutan suara untuk memilih penjabat ketua umum.
Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Mundur, Fahri Bachmid Jadi Penjabat Ketum PBB
Sedangkan, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor memperoleh dukungan 20 suara. “Iya, saya akan melaksanakan perintah dan keputusan konstitusional Musyawarah Dewan Partai (MDP), sebagai instansi tertinggi PBB di bawah Muktamar, yang beberapa tugas serta kewenangan fundamental organisatoris sebagai Penjabat Ketua Umum DPP PBB menggantikan Yusril Ihza Mahendra,” kata Fahri Bachmid, Selasa (21/5/2024).
Dia siap memastikan suksesnya salah satu agenda ketatanegaraan yaitu pelaksanaan pilkada langsung pada 27 November 2024. Kemudian, merencanakan serta melaksanakan agenda Muktamar PBB yang diproyeksikan diadakan pada tahun depan, yaitu akhir Januari 2025 sebagaimana mestinya.
“Dan menyelesaikan beberapa agenda penting dan strategis PBB yang sifatnya nasional, tentunya langkah-langkah konsolidasi internal maupun eksternal dalam waktu yang sangat singkat akan saya ambil untuk memastikan bahwa Partai PBB dapat menyelesaikan agenda teknis penjaringan calon-calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dalam rangka pilkada langsung tahun 2024 berjalan lancar serta sukses,” pungkasnya.
Profil Fahri Bachmid
.jpg)
Pria kelahiran Waimangit, Maluku, 29 Agustus 1977 ini merupakan advokat dan Dosen Hukum Tata Negara atau Konstitusi dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dia menikah dengan Syamsila Mona Rumata dan dikaruniai empat anak, Fahna Adzra Farizah Bachmid, Nadra Feyza Thafana Bachmid, M. Farras Al-Farizi Bachmid, dan Faiqah Varisha Syafiqah Bachmid.
Selain mengajar sebagai dosen, anak pasangan Sehat dan Umar Bachmid ini punya Law Firm yang kantornya di Gedung Jaya, Jalan MH Thamrin Nomor 12, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, dan kantor cabang di Jalan AM Sangadji Nomor 77 Kota Ambon, Maluku.
Adapun latar belakang pendidikan Fahri Bachmid adalah SD Al-Hilal Waimangit, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Tahun 1991, SMP Negeri 1 Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Tahun 1994, SMU Tarbiyah Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Tahun 1997, dan SMU Negeri 2 Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku 1998.
Selanjutnya, S1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2004, S2 Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar Tahun 2009, dan S3 Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar 2019.
Sedangkan organisasi profesi atau ilmiahnya adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Muhammadiyah, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara/ Association of Constitutional and Administrative Law Lecturers of Indonesia (APHTN-HAN), Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (A D H I).
Selanjutnya, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah konstitusi (APHAMK), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Perkumpulan Ahli Dan Dosen Republik Indonesia (ADRI), serta Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (PEMUDA ICMI).
Sedangkan riwayat pekerjaannya sebagai akademisi adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum UMI Makassar Tahun 2020-Sekarang dengan konsentrasi mengajar pada Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi dan Hukum Administrasi Negara, Dosen Tidak Tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam As - Syafi'iyah Jakarta 2020 – sekarang, serta Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum IAIN Ambon - Maluku, 2017 – sekarang.
Pada law firm, dia adalah Managing Director (Owner And Founder) pada Law Firm Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates Tahun 2008 – sekarang. Berbagai pengalamannya sebagai konsultan hukum di antaranya Konsultan Hukum Bupati Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku (2018 – 2019), Koordinator Tim Asistensi dan Pengkajian Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 – sekarang, dan Ketua Tim Asistensi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022-sekarang.
Sedangkan sebagai praktisi hukum, dia merupakan Kuasa Hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin perihal PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2019. Dia juga pernah menjadi Kuasa Hukum Partai Golkar perihal PHPU DPR-DPRD Provinsi Maluku di MK pada 2019.
(rca)
Lihat Juga :
