Transportasi Publik Lebih Sempurna dengan Akses Pejalan Kaki dan Pesepeda
Rabu, 19 Agustus 2020 - 15:03 WIB
loading...
Akses yang memadai bagi pejalan kaki bakal menyempurnakan ketersediaan layanan transportasi publik. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengapresiasi pemerintah dalam mengembangkan transportasi publik di berbagai daerah di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, MTI menilai ada perkembangan pesat dalam layanan transportasi, khususnya di kawasan perkotaan. Sebut saja Transjakarta yang terus berkembang di DKI Jakarta dalam 16 tahun terakhir serta Moda Raya Terpadu (MRT) setahun lalu.
Kendati begitu, Sekretaris Jenderal MTI Harya S Dillon mengingatkan pentingnya negara merancang sistem transportasi secara terintegrasi dan berorientasi pada konsumen. Tidak memandang dari status kepemilikan kendaraan bermotor. Ia meminta pemerintah juga memperhatikan kebutuhan akses terhadap para pejalan kaki dan pengguna sepeda.
![Transportasi Publik Lebih Sempurna dengan Akses Pejalan Kaki dan Pesepeda]()
Jalur peseda di kawan Thamrin, Jakarta Pusat. Foto/dok.SINDOnews
“Mulai dari asas sampai tujuan, negara harus hadir menyediakan sistem yang tidak bergantung pada kendaraan pribadi. Itu yang penting,” kata Dillon dalam seminar daring bertajuk Transportasi untuk Merajut Keberagaman, Rabu (19/8/2020).
(Baca: 2029, Pemerintah Targetkan Jumlah Pergerakan dengan Angkutan Umum Capai 60%)
Menurut dia, integrasi sistem antar-moda transportasi harus memenuhi aspek transferabilitas yaitu memudahkan konsumen atau pengguna untuk berpindah moda angkutan secara sistem. Aspek lainnya yaitu ketersediaan jenis moda atau sarana, struktur atau skema tarif, dan metode pembayaran.
Selain itu, Dillon menilai perlu juga pengembangan integrasi nonfisik yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan data. Misalnya, penyediaan layanan informasi transportasi hingga pembayaran terintegrasi.
“Mungkin semua informasi tersebut bisa di smartphone, pembayaran juga bisa dilakukan dengan media yang sudah ada. Integrasi itu sudah coba dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian BUMN, antara kereta MRT dengan Transjakarta,”
(Baca: Perlu Pengaturan Jam Kerja untuk Kurangi Kepadatan di Transportasi Umum)
Dillon mengatakan, kemacetan di kawasan perkotaan yang terjadi sekarang ini karena sistem layanan transportasi yang dibangun lebih berpihak pada pemilik kendaraan bermotor. Hal itu mendorong masyarakat terpicu untuk membeli kendaraan, terutama sepeda motor karena harganya relatif lebih terjangkau.
“Jadi kalau sekarang ada keluhan mengenai kemacetan, kepemilikan roda dua terlalu tinggi, karena selama ini (pemerintah) belum berhasil menyediakan layanan angkutan umum yang terintegrasi dari asas sampai tujuan secara mulus,” tukasnya.
Lantaran itu, ia mendorong pemerintah agar melakukan pembenahan akses transportasi dan ekosistem yang ada sekarang ini. Dia optimistis layanan transportasi umum dalam lima tahun ke depan akan semakin maju dan terintegrasi.
Kendati begitu, Sekretaris Jenderal MTI Harya S Dillon mengingatkan pentingnya negara merancang sistem transportasi secara terintegrasi dan berorientasi pada konsumen. Tidak memandang dari status kepemilikan kendaraan bermotor. Ia meminta pemerintah juga memperhatikan kebutuhan akses terhadap para pejalan kaki dan pengguna sepeda.
Jalur peseda di kawan Thamrin, Jakarta Pusat. Foto/dok.SINDOnews
“Mulai dari asas sampai tujuan, negara harus hadir menyediakan sistem yang tidak bergantung pada kendaraan pribadi. Itu yang penting,” kata Dillon dalam seminar daring bertajuk Transportasi untuk Merajut Keberagaman, Rabu (19/8/2020).
(Baca: 2029, Pemerintah Targetkan Jumlah Pergerakan dengan Angkutan Umum Capai 60%)
Menurut dia, integrasi sistem antar-moda transportasi harus memenuhi aspek transferabilitas yaitu memudahkan konsumen atau pengguna untuk berpindah moda angkutan secara sistem. Aspek lainnya yaitu ketersediaan jenis moda atau sarana, struktur atau skema tarif, dan metode pembayaran.
Selain itu, Dillon menilai perlu juga pengembangan integrasi nonfisik yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan data. Misalnya, penyediaan layanan informasi transportasi hingga pembayaran terintegrasi.
“Mungkin semua informasi tersebut bisa di smartphone, pembayaran juga bisa dilakukan dengan media yang sudah ada. Integrasi itu sudah coba dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian BUMN, antara kereta MRT dengan Transjakarta,”
(Baca: Perlu Pengaturan Jam Kerja untuk Kurangi Kepadatan di Transportasi Umum)
Dillon mengatakan, kemacetan di kawasan perkotaan yang terjadi sekarang ini karena sistem layanan transportasi yang dibangun lebih berpihak pada pemilik kendaraan bermotor. Hal itu mendorong masyarakat terpicu untuk membeli kendaraan, terutama sepeda motor karena harganya relatif lebih terjangkau.
“Jadi kalau sekarang ada keluhan mengenai kemacetan, kepemilikan roda dua terlalu tinggi, karena selama ini (pemerintah) belum berhasil menyediakan layanan angkutan umum yang terintegrasi dari asas sampai tujuan secara mulus,” tukasnya.
Lantaran itu, ia mendorong pemerintah agar melakukan pembenahan akses transportasi dan ekosistem yang ada sekarang ini. Dia optimistis layanan transportasi umum dalam lima tahun ke depan akan semakin maju dan terintegrasi.
(muh)
Lihat Juga :
