Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Serahkan 20 Nama Pansel Capim KPK ke KSP
loading...
Koordinator ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa dirinya yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyampaikan beberapa hal kepada Deputi V KSP. Foto/SINDOnews/Raka Dwi
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengadakan audiensi dengan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana. Audiensi itu guna membahas tindak lanjut dari pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner dan Dewan Pengawas KPK.
Koordinator Indonesia Corupption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa dirinya yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyampaikan beberapa hal kepada Deputi V KSP.
"Maka dari itu kami menyampaikan dua hal sebenarnya. Satu mengenai kriteria. Lagi-lagi kami sampaikan persoalan integritas, kompetensi dan tidak punya afiliasi, kedekatan dengan institusi negara tertentu, atau kelompok politik tertentu sebelum presiden nanti menentukan siapa yang mengisi pos sebagai Pansel Pimpinan dan Dewas KPK," ujar Kurnia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Hal lainnya, kata Kurnia, pihaknya menyerahkan dokumen sejumlah usulan nama Pansel dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
"Kami juga menyerahkan satu dokumen yang berisi sejumlah nama usulan dari masyarakat sipil untuk dapat dipertimbangkan, atau diteruskan oleh Deputi V KSP ke meja Presiden. Agar kemudian dapat dipertimbangkan secara baik," jelas Kurnia.
Kurnia menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus memilih Pansel Capim KPK secara baik dan benar agar tidak terulang kejadian yang memunculkan pemimpin lembaga antikorupsi yang bermasalah.
"Belajar dari 2019, Pansel yang dibuat oleh Pak Jokowi, menghasilkan pimpinan KPK bermasalah. Mestinya dalam titik itu menjadi evaluasi, apalagi kami mengingatkan kepada KSP ini merupakan momentum akhir bagi KSP, pemerintah, khususnya presiden sebelum nanti purnatugas pada tanggal 20 Oktober untuk mengembalikan citra KPK yang buruk karena revisi UU KPK dan proses pemilihan pimpinan KPK," jelas Kurnia.
Kurnia mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan 20 nama calon Pansel Capim KPK kepada Deputi V KSP. Namun, dirinya tidak mau membeberkan siapa sosok 20 nama tersebut.
"Ada lebih dari 20 nama kita serahkan ke Deputi V KSP," kata Kurnia.
"Ya kami mencatat sejumlah nama. Kami memang tidak memberikan list hanya 9 saja, namun kami coba list agar Presiden dapat mempunyai pilihan, tentu pilihan yang mendasarkan perimtbangan integritas, rekam jejak dan kompetensi," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diumumkan pada Juni 2024. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Pansel KPK.
"Iya (diumumkan bulan Juni), ini baru menyiapkan untuk anggota-anggota dari pansel," kata Jokowi di Pasar Sentral Lacaria, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).
Jokowi menyebut bahwa pansel Capim KPK nantinya akan diisi oleh tokoh-tokoh yang dinilai baik dan memiliki integritas serta fokus terhadap pemberantasan korupsi.
"Ya tokoh yang baik lah, yang punya integritas yang concern terhadap pemberantasan korupsi. Saya kira banyak sekali, tinggal nanti dipilih," kata Jokowi.
Koordinator Indonesia Corupption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa dirinya yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyampaikan beberapa hal kepada Deputi V KSP.
"Maka dari itu kami menyampaikan dua hal sebenarnya. Satu mengenai kriteria. Lagi-lagi kami sampaikan persoalan integritas, kompetensi dan tidak punya afiliasi, kedekatan dengan institusi negara tertentu, atau kelompok politik tertentu sebelum presiden nanti menentukan siapa yang mengisi pos sebagai Pansel Pimpinan dan Dewas KPK," ujar Kurnia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Hal lainnya, kata Kurnia, pihaknya menyerahkan dokumen sejumlah usulan nama Pansel dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
"Kami juga menyerahkan satu dokumen yang berisi sejumlah nama usulan dari masyarakat sipil untuk dapat dipertimbangkan, atau diteruskan oleh Deputi V KSP ke meja Presiden. Agar kemudian dapat dipertimbangkan secara baik," jelas Kurnia.
Kurnia menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus memilih Pansel Capim KPK secara baik dan benar agar tidak terulang kejadian yang memunculkan pemimpin lembaga antikorupsi yang bermasalah.
"Belajar dari 2019, Pansel yang dibuat oleh Pak Jokowi, menghasilkan pimpinan KPK bermasalah. Mestinya dalam titik itu menjadi evaluasi, apalagi kami mengingatkan kepada KSP ini merupakan momentum akhir bagi KSP, pemerintah, khususnya presiden sebelum nanti purnatugas pada tanggal 20 Oktober untuk mengembalikan citra KPK yang buruk karena revisi UU KPK dan proses pemilihan pimpinan KPK," jelas Kurnia.
Kurnia mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan 20 nama calon Pansel Capim KPK kepada Deputi V KSP. Namun, dirinya tidak mau membeberkan siapa sosok 20 nama tersebut.
"Ada lebih dari 20 nama kita serahkan ke Deputi V KSP," kata Kurnia.
"Ya kami mencatat sejumlah nama. Kami memang tidak memberikan list hanya 9 saja, namun kami coba list agar Presiden dapat mempunyai pilihan, tentu pilihan yang mendasarkan perimtbangan integritas, rekam jejak dan kompetensi," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diumumkan pada Juni 2024. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Pansel KPK.
"Iya (diumumkan bulan Juni), ini baru menyiapkan untuk anggota-anggota dari pansel," kata Jokowi di Pasar Sentral Lacaria, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).
Jokowi menyebut bahwa pansel Capim KPK nantinya akan diisi oleh tokoh-tokoh yang dinilai baik dan memiliki integritas serta fokus terhadap pemberantasan korupsi.
"Ya tokoh yang baik lah, yang punya integritas yang concern terhadap pemberantasan korupsi. Saya kira banyak sekali, tinggal nanti dipilih," kata Jokowi.
(kri)
Explore More