Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Komnas Bentuk Tim untuk Tangani Masalah Bisnis dan HAM
loading...
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan pihaknya telah membuat action plan dan diajukan ke Kementerian Koordinator Perekonomian sejak tahun 2017. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) membentuk tim kecil untuk menangani masalah bisnis dan HAM. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan pihaknya telah membuat action plan dan diajukan ke Kementerian Koordinator Perekonomian sejak tahun 2017.
Menurutnya, memang sampai saat ini pengaduan tentang masalah perburuhan ke Komnas HAM masih sedikit dibandingkan kasus pertanahan. Hal ini mungkin karena sudah ada penyelesaian sengketa perburuhan di tingkat daerah. (Baca juga: Akun Twitter Din Syamsuddin Dibajak, Fadli Zon: Rusak Demokrasi)
Dalam waktu dekat, Komnas HAM akan berdialog dan berkunjung ke kementerian atau lembaga terkait, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. Langkah ini untuk mencari platform umum penyelesaian masalah ketenagakerjaan dalam perspektif HAM.
Ahmad Taufan menerangkan dalam aturan internasional menyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam konstitusi Indonesia, baik sebelum dan setelah amandemen, hal itu diatur, terutama pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Secara garis besar standar-standar hak asasi manusia sudah menjadi prinsip dalam sistem hukum kita, terutama persoalan ketenagakerjaan,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Pada Masa Pandemi COVID-19,” Rabu (19/8/2020).
Hubungan pengusaha dan pekerja memang penuh dinamika. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, masalah perumahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan gaji yang tidak dibayar penuh menjadi pemantik panas-dingin hubungan keduanya.
Ahmad Taufan menerangkan saat ini korporasi menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam implementasi HAM terhadap pekerja. Sebelumnya, ketika terjadi sesuatu pada pekerja dan terkait HAM, yang bertanggung jawab hanya negara.
Dia memaparkan yang paling banyak dilaporkan mengenai masalah perburuhan ke Komnas HAM adalah kepolisian, serta korporasi dan pemerintah daerah. Komnas HAM ingin mendialogkan persoalan-persoalan ini dengan berpegang teguh pada HAM. (Baca juga: Satgas COVID-19 Minta Unair Transparan Uji Klinis Obat Racikannya)
“Jadi tantangan di internal kian besar karena banyak persoalan. Walaupun isu perburuan ke Komnas HAM terkait kekerasan itu (yang banyak diadukan) aparat dan lain-lainnya. Kami menganggap penting sekali sehingga membentuk tim Business and Human Right,” pungkasnya.
Menurutnya, memang sampai saat ini pengaduan tentang masalah perburuhan ke Komnas HAM masih sedikit dibandingkan kasus pertanahan. Hal ini mungkin karena sudah ada penyelesaian sengketa perburuhan di tingkat daerah. (Baca juga: Akun Twitter Din Syamsuddin Dibajak, Fadli Zon: Rusak Demokrasi)
Dalam waktu dekat, Komnas HAM akan berdialog dan berkunjung ke kementerian atau lembaga terkait, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. Langkah ini untuk mencari platform umum penyelesaian masalah ketenagakerjaan dalam perspektif HAM.
Ahmad Taufan menerangkan dalam aturan internasional menyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam konstitusi Indonesia, baik sebelum dan setelah amandemen, hal itu diatur, terutama pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Secara garis besar standar-standar hak asasi manusia sudah menjadi prinsip dalam sistem hukum kita, terutama persoalan ketenagakerjaan,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Pada Masa Pandemi COVID-19,” Rabu (19/8/2020).
Hubungan pengusaha dan pekerja memang penuh dinamika. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, masalah perumahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan gaji yang tidak dibayar penuh menjadi pemantik panas-dingin hubungan keduanya.
Ahmad Taufan menerangkan saat ini korporasi menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam implementasi HAM terhadap pekerja. Sebelumnya, ketika terjadi sesuatu pada pekerja dan terkait HAM, yang bertanggung jawab hanya negara.
Dia memaparkan yang paling banyak dilaporkan mengenai masalah perburuhan ke Komnas HAM adalah kepolisian, serta korporasi dan pemerintah daerah. Komnas HAM ingin mendialogkan persoalan-persoalan ini dengan berpegang teguh pada HAM. (Baca juga: Satgas COVID-19 Minta Unair Transparan Uji Klinis Obat Racikannya)
“Jadi tantangan di internal kian besar karena banyak persoalan. Walaupun isu perburuan ke Komnas HAM terkait kekerasan itu (yang banyak diadukan) aparat dan lain-lainnya. Kami menganggap penting sekali sehingga membentuk tim Business and Human Right,” pungkasnya.
(kri)
Explore More