Jokowi Ajak Masyarakat Waspadai Hoaks dan Fitnah

Jum'at, 08 Februari 2019 - 15:20 WIB
Jokowi Ajak Masyarakat Waspadai Hoaks dan Fitnah
Jokowi Ajak Masyarakat Waspadai Hoaks dan Fitnah
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan saat ini banyak isu hoaks maupun fitnah yang bertebaran di masyarakat. Jokowi mengajak masyarakat untuk berhati-hati dalam menghadapi masalah tersebut.
Dia mencontohkan isu kriminalisasi ulama. Jika ada ulama yang dikriminalisasi, Jokowi mempersilakan informasi itu disampaikan kepadanya.

"Ulamanya (yang dikriminalisasi) siapa? Kalau ada yang tidak bersalah kemudian dimasukkan sel, lha itu namanya kriminalisasi,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada silaturahmi dengan Muslimat NU dan para ulama, di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2) siang.

Dia menegaskan tidak ada kriminalisasi ulama. Menurut dia, isu-isu itu hanya membuat masyarakat resah.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengungkap soal isu yang menyebutnya simpatisan PKI. Padahal, Presiden mengingatkan, PKI itu dibubarkan tahun 1965-1966, sementara dirinya lahir tahun 1961. Artinya, umurnya baru empat tahun.

“Wong saya masih balita, masa sudah jadi PKI. Logikanya enggak masuk,” katanya, seperti dikutip dari setkab.go.id.

Jokowi juga menyebut adanya isu yang menyatakan dirinya antek asing. Sementara pada masa kepemimpinannya, Blok Mahakam yang merupakan blok minyak besar Indonesia dan telah 50 tahun dikelola oleh yang Inpex dan Total dari Jepang dan Prancis, pada 2015 yang lalu sudah diambil alih pemerintah dan diberikan kepada Pertamina

Kemudian Blok Chevron, Blok Rokan yang dikelola Chevron dari Amerika, lanjut Jokowi, pada 2018 lalu sudah dimenangkan lagi oleh Pertamina 100%.

Terakhir pada akhir 2018 lalu, Freeport tambang tembaga yang ada di Papua sudah mayoritas 51% dikendalikan oleh yang namanya PT Inalum. “Ini malah dibilang saya antek asing. Saya asingnya dimana?” kata Presiden Jokowi dengan nada bertanya.

Menurut dia, jika informasi yang mengandung fitnah dan hoaks tidak disaring maka akan sangat berbahaya bagi negara. "Kalau kita tidak menyaring, tidak tanya kanan, tidak tanya kiri, langsung masuk, jadinya sangat-sangat berbahaya bagi negara ini, perselisihan, konflik akan terjadi," tuturnya.
(dam)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7816 seconds (0.1#10.140)