Mencegah Konflik Pilkada Serentak

Stabilitas keamanan dan sosial yang terkendali pada pemilu diharapkan dapat juga terwujud dalam pilkada serentak. Namun perlu disadari bahwa dari aspek penjagaan keamanan dan potensi konflik pemilu berbeda dengan pilkada serentak. Potensi kerawanan keamanan dan konflik pilkada tersebar. Bahkan bisa dikatakan seluruh penyelenggaraan pilkada memilki potensi konflik dengan intensitas yang beragam.

Dalam pemilu, episentrum konflik atau kerawanan keamanan lebih terpusat. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah kejadian mobilisasi massa yang terlokalisir pada beberapa titik terutama di Jakarta yaitu kantor Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun muncul gangguan di lokasi-lokasi lain di beberapa wilayah, namun dengan eskalasi gangguan yang rendah.

Selain itu, interaksi antarpendukung semakin dekat dan sempit secara wilayah. Kedekatan antarpendukung dengan kandidat yang didukung juga bisa sangat kuat baik dari aspek personal maupun aspek sosial sehingga dapat menimbulkan dukungan yang fanatik. Kondisi tersebut dapat memunculkan potensi terjadinya gesekan secara langsung semakin besar.

Pilkada diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa seluruh wilayah juga menghadapi risiko munculnya gangguan keamanan dan sosial. Meskipun setiap wilayah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu kewaspadaan dan konsentrasi penjagaan di seluruh wilayah Indonesia dengan penebalan kekuatan pengamanan pada wilayah-wilayah yang lebih rawan konflik.

Upaya Preventif dan Edukasi Politik

Penyelenggaraan pilkada serentak telah dibekali dengan kedewasaan politik masyarakat dengan proses pemilu yang berlangsung kondusif. Kedewasaan politik ini perlu dipertahankan dan ditumbuhkan terus menerus. Terlebih saat pelaksanaan pilkada serentak nanti. Kondusivitas yang terwujud dalam pilkada akan mengonfrmasi masyarakat yang sudah memiliki kematangan dalam berpolitik melalui pelaksanaan pesta demokrasi.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang aman, kondusif dan berkualitas tentu tetap memerlukan serangkaian upaya untuk mencegah dan menyelesaikan berbagai macam ancaman gangguan dalam penyelenggaraan pilkada. Upaya ini perlu ditempuh oleh seluruh elemen bangsa terutama pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pilkada serentak.

Upaya-upaya pencegahan konflik dalam pilkada serentak perlu dilakukan sejak dini melalui peningkatan kegiatan-kegiatan edukasi atau sosialisasi politik damai dan berkualitas bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan modal besar kedewasaan politik dalam proses pemilu sebelumnya yang telah mampu meredam beragam konflik.

Masyarakat telah mempunyai pengalaman berharga dan merasakan kedamaian dalam pemilu sehingga hal ini akan menjadi faktor pendukung untuk pelaksanaan kelacaran dan pencapaian tujuan edukasi politik. Aparatur pemerintah yang dituntut netralitasnya harus dapat mengambil peran dalam upaya edukasi ini. Selain itu tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemimpin lokal yang nonpartisan juga perlu menyuarakan terus menerus mengenai pentingnya kedewasaan politik dalam pilkada.

Aparatur keamanan baik TNI maupun Polri selain berperan dalam melakukan penindakan atas konflik yang mungkin terjadi, juga perlu mengambil peran penting dalam edukasi politik bagi masyarakat. TNI yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat selama bertahun-tahun perlu mengkampanyekan pilkada serentak damai.