Pembangunan Daerah ke Depan (Pemikiran)

Pembanguann daerah kedepan, dari permasalahan yang dihadapi. Secara fiskal, diperlukan Kerjasama antar daerah untuk mengurangi spill over sebagai kegiatan Bersama 2 atau 3 daerah untuk penanganan pengelolaan sampah dan air bersih. Dari pemerintah pusat, sangat perlu untuk memfasilitasi dengan pemberian insentif bagi daerah yang bekerjasama dengan daerah lainnya (sewilayah), dengan pendekatan spatial (ruang) tidak lagi pada pendekatan sektor).

Untuk menanggulangi SILPA yang cukup besar yang terjadi pada beberapa wilayah dengan DBH besar, perlu diupayakan membuat “endowment fund” terutama untuk mendorong percepatan Pendidikan (keahlian) dan Kesehatan di wilayah tersebut. Karena seringkali wilayah dengan DBH (tambang) besar, memiliki angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, oleh karena itu pengelolaan endowment fund tersebut digunakan untuk Pendidikan dan Kesehatan.

Hilirisasi bisa dilakukan dimulai dari sektor ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan disiapkan ketersediaan SDM yang cukup (appropriate) baik di skala usaha kecil, menengah maupun besar agar benar-benar mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah. Dengan demikian hilirisasi ini akan berdampak secara signifikan pada penciptaan lapangan kerja, nilai tambah dan daya saing daerah tersebut.

Optimalisasi DD (Dana Desa) terutama melalui peningkatan kualitas belanja pemerintah desa. Hal ini dikarenakan kualitas perencanaan pembangunan desa masih kurang, untuk itu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, perlu di integrasikan dengan perencanaan pembangunan kota/kabupaten dan bisa dilakukan multi years (MTEF, medium term expenditure framework) terutama untuk penanganan kemiskinan, infrastruktur. Melalui perencanaan yang baik, akan dihasilkan penganggaran yang lebih sehat dan baik.

Beberapa wilayah dengan daya tarik tinggi (SDA atau pariwisata) sehingga mampu menarik investor untuk ikut pengembangan usaha di wilayah tersebut. Tetapi seringkali didalam pengelolaan investasinya tidak memperhatikan masalah lingkungan sehingga muncul externalitas negative seperti banjir, tanah longsor. Oleh karena itu, tata Kelola investasi perlu memperhatikan masalah lingkungan dan keberlanjutan pembangunan yang ada.

Kita semua berharap ada perbaikan secara terus menerus, atas kebijakan Pembangunan yang dilakukan. Apalagi pemerintah baru sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, berarti strategi dan pemilihan strategi yang tepat sangat diperlukan, tentu dengan harapan menuju Indonesia yang lebih baik, lebih siap menuju Indonesia Emas 2045, jangan menunda dan kerja nyata dan cerdas sangat diperlukan, semoga.