Pembangunan Daerah ke Depan (Pemikiran)

Begitu juga dengan model pembiayaan Pembangunan kreatif dimana ini sangat diperlukan karena akan meningkatkan tata kelola pengelolaan (governance) keuangan daerah, seperti KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pinjaman daerah dalam bentuk penerbitan surat utang pemda obligasi daerah atau sukuk daerah, termasuk juga pinjaman melalui PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) salah satu SMV (special mission vehicle) kemenkeu ternyata pada tahun 2020 baru mencapai 0,049% dari PDB, masih sangat kecil dan kendala yang dihadapi masih itu-itu saja, seperti persetujuan DPRD atau rentang periode kepemimpinan kepala daerah.

Jika waktu pinjaman daerah bisa mencapai 20 tahun (misalnya sebagai pinjaman dari world bank) maka beban pembayaran utang bisa lebih murah sehingga tidak akan mengganggu program pembangunan kepala daerah.

Pekerjaan Rumah Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah sedikit agak berbeda dengan Pembangunan nasional, terutama kedekatan antara pemimpin dan yang dipimpin (secara jarak), yang berakibat proses pengawasan atas kebijakan lebih inklusi dimana masyarakat lebih melihat dan menyampaikan pendapatnya secara langsung kepada kepala daerah, termasuk atas lapangan kerja yang disedikan, ukurannya tidak lagi pada penyediaan lapangan kerja tetapi bagaimana kualitas lapangan kerja tersebut baik dari sisi upah maupun sistem insentif yang diberikan.

Saat ini daerah memerlukan transformasi struktural pada perekonomiannya, termasuk didalamnya hilirisasi sektor ekonominya, pertanian, pertambangan termasuk industri pengolahan. Bagaimana perlibatan sektor UMKM dan industri besar dalam kegiatan hilirisasi tersebut. Semangat membangun ekonomi melalui sektor ekonomi unggulan yang ada, bukan hanya berorientasi pada lapangan kerja atau nilai tambah yang tinggi, kedepan pengembangan ekonomi juga harus memasukkan pengembangan rencana ekonomi hijau, yang dikenal dengan ekonomi sirkular (circular economic).

Selain semangat membangun ekonomi yang bercorak baru, perlu dipikirkan dalam desain pengembangan ekonomi lokal adalah dampak dari Pembangunan tersebut. Kejadian tanah longsor, banjir dan meledaknya permasalahan sampah, mengindikasikan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi perlu dirubah, tidak lagi menganggap bahwa investor segalanya dengan memberikan karpet merah yang panjang dan lebar, berwujud berbagai insentif (seringkali berdampak hukum bagi kepala daerah), tidak ada kontrol atas pelaksanaan kegiatan, yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan yang kemudian menjadi bencana bagi seluruh masyarakat dan investasi itu sendiri.

Langkah ke Depan