KAMI Sebut Ada Penyimpangan Pancasila dan UUD 45, DPR Protes
loading...
Gatot Nurmantyo diapit Rochmad Wahab (kiri) dan Din Syamsuddin saat deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta, Pusat, Selasa (18/8/2020). Foto/tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menghargai dan menganggap wajar tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditujukan kepada pemerintah, MPR, DPR dan DPD. Namun, ia tidak sepakat jika DPR disebut menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45).
“Tentunya kritik yang membangun merupakan hal wajar di setiap negara demokrasi. Namun, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPR berjalan sesuai tata tertib dan mengedepankan asas Demokrasi,” kata Azis kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).
(Baca: Gatot Nurmantyo: Mari Kita Hentikan Segala Bentuk Pembelahan Bangsa)
Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) di DPR, Azis menegaskan bahwa pembahasan RUU di DPR selalu mendengar masukan dari seluruh stakeholder dan masyarakat. Tentunya DPR juga selalu menolak adanya paham komunis dan selalu berdiri tegak pada nilai-nilai Pancasila.
“DPR selalu melibatkan akademisi, tokoh masyarakat dan elemen lainnya dalam pembuatan dan pembahasan Undang Undang, kami pun tegas menolak bangunnya komunisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
“Tentunya kritik yang membangun merupakan hal wajar di setiap negara demokrasi. Namun, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPR berjalan sesuai tata tertib dan mengedepankan asas Demokrasi,” kata Azis kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).
(Baca: Gatot Nurmantyo: Mari Kita Hentikan Segala Bentuk Pembelahan Bangsa)
Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) di DPR, Azis menegaskan bahwa pembahasan RUU di DPR selalu mendengar masukan dari seluruh stakeholder dan masyarakat. Tentunya DPR juga selalu menolak adanya paham komunis dan selalu berdiri tegak pada nilai-nilai Pancasila.
“DPR selalu melibatkan akademisi, tokoh masyarakat dan elemen lainnya dalam pembuatan dan pembahasan Undang Undang, kami pun tegas menolak bangunnya komunisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Lihat Juga :
