Presiden Partai Buruh Berharap Presiden Terpilih Prabowo Cabut Omnibus Law

JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa mengakomodir dan mendengar tuntutan dari peserta aksi May Day . Salah satunya adalah mencopot Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Pada kesempatan ini Partai Buruh bersama serikat buruh dan serikat petani mengharapkan pemerintahan presiden terpilih yang baru, Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa mengakomodir tuntutan dari pada serikat-serikat buruh dan serikat petani ini," ujar Said Iqbal kepada wartawan di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (1/5/2024).



Said Iqbal mengatakan dengan adanya Omnibus Law akan memperparah harga gabah yang dihasilkan oleh petani lokal karena negara akan terus mengimpor beras dari luar negeri.

"Petani kalau musim panen raya dengan Omnibus Law itu boleh impor negara, kalau impor ancur dong harga gabah petani, terus tidak dihukum importir-importir itu. Itu yang harus kita lindungi oleh petani dan buruh, untuk mencabut Omnibus Law," tegas Said Iqbal.

Para buruh yang menggelar aksi Hari Buruh Internasional itu yakin jika Prabowo bisa adil dalam mensejahterakan para pekerja buruh di Indonesia.

"Kami berkeyakinan Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagaimana telah menyampaikan di dalam pidato singkatnya pada hari ini yang beredar di YouTube yang menyatakan selamat Hari Buruh Internasional dan Nasional (ingin) menjadikan buruh sejahtera, buruh yang sejahtera adalah buruh tanpa Omnibus Law," ungkap Said Iqbal.

"Buruh yang sejahtera adalah yang menghapuskan outsourcing, seingat kami Bapak Presiden Prabowo juga berulang berjanji menghapuskan outsourcing, buruh yang sejahtera adalah buruh yang upah yang layak tapi produktivitasnya tinggi dan daya saing kita adalah tinggi," sambungnya.

Terakhir, Said Iqbal berharap agar keluh kesah para buruh di May Day ini bisa didengar oleh Prabowo untuk bisa membuat kebijakan baru saat resmi menjabat pada Oktober mendatang.



"Mudah-mudahan May Day kali ini didengar oleh Bapak Presiden yang terpilih tapi memang belum bisa ada kebijakannya, tapi bulan Oktober setelah dilantik kami berharap tidak ada lagi cluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker. Bentuknya apa? Presiden terpilih kami berharap mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mencabut cluster ketenagakerjaan dan cluster petani yang merugikan buruh, petani, nelayan," pungkasnya.