Putusan MK Dinilai Tidak Hanya Menegaskan Legitimasi Pemerintahan Baru

Selasa, 23 April 2024 - 17:40 WIB
loading...
Putusan MK Dinilai Tidak...
Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dengan putusan MK yang dibacakan pada Senin, 22 April 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kekuatan hukum tetap untuk mengumumkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan 96.214.691 suara sah dari total 164.270.475 suara sah.

Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai putusan MK tersebut tidak hanya menegaskan legitimasi pemerintahan baru, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat perannya dalam urusan sumber daya laut dan wilayah maritim.

“Kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 turut memperkuat legitimasi pemerintahan baru. Dukungan suara mayoritas yang mereka peroleh memberikan dasar legitimasi yang esensial untuk mengambil langkah-langkah diplomatis dalam menangani isu-isu maritim yang kompleks, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis laut,” ujarnya, Selasa (23/4/2024).

Baca juga: Putusan MK, Sakti: Kemenangan untuk Rakyat Indonesia

Dia menjelaskan bahwa peran pemerintah yang baru bisa melanjutkan peran pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang punya visi Poros Maritim Dunia. Fokus utamanya adalah pengembangan ekonomi berbasis maritim dan peningkatan konektivitas antarpulau.

“Maka kepemimpinan selanjutnya oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa diharapkan dapat melanjutkan inisiatif ini, dengan mengembangkan ekonomi berbasis laut dan memperkuat konektivitas antarpulau,” kata Ketua Bidang Penataan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik ini.

Dia mengatakan bahwa dengan menjadi negara terluas ke-14 dan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memegang posisi khas yang memberikan keleluasaan geografis dan politik untuk berperan kunci dalam dunia maritim. Dikatakannya, kemenangan Prabowo-Gibran dengan dukungan suara mayoritas tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan baru, tetapi juga memberikan legitimasi yang kuat untuk mengambil langkah-langkah diplomatis dalam menangani isu-isu maritim yang kompleks.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tak Ada Batasan Anggota...
Tak Ada Batasan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil, Wamenkum Persilakan Gugat ke MK
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
Dharma Pongrekun Minta...
Dharma Pongrekun Minta MK Kaji Ulang UU Kesehatan Demi Jaga Kedaulatan Bangsa
Anggota DPR Cindy Monica:...
Anggota DPR Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan
MK: Parpol Melanggar...
MK: Parpol Melanggar Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Bakal Didiskualifikasi
Youth ESG Maritime 2026...
Youth ESG Maritime 2026 Dorong Generasi Muda Ciptakan Solusi Nyata bagi Krisis Lingkungan Laut
Pemkot Bontang Buka...
Pemkot Bontang Buka Karpet Merah Industri Pengalengan Ikan
DPD Perindo Jaktim Optimistis...
DPD Perindo Jaktim Optimistis Lolos Verifikasi 2027, Matangkan Struktur lewat Rakorda
Rekomendasi
Cicil Emas BSI Makin...
Cicil Emas BSI Makin Diminati, Meningkat Lebih dari 97,90% Setahun
Bukan Modal Besar, Refa...
Bukan Modal Besar, Refa Ardhi Sebut Hal Ini yang Membantunya Raih 1 Juta Subscribers
Dibangun PTPP, RSUD...
Dibangun PTPP, RSUD Thohir Krui Diresmikan Presiden Prabowo
Berita Terkini
Sidang PLK di PTUN,...
Sidang PLK di PTUN, Ahli Tegaskan Pencabutan Badan Hukum oleh Kemenkum Sudah Tepat
Sony Sonjaya Belum Ajukan...
Sony Sonjaya Belum Ajukan Permohonan Perlindungan Justice Collaborator ke LPSK
Komisi VI DPR: Kenaikan...
Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi
Gelar OTT, KPK Tangkap...
Gelar OTT, KPK Tangkap 5 ASN BPK
Kapolri: Banyak Pejabat...
Kapolri: Banyak Pejabat Kirim WA Minta Titipan Lolos Akpol
Sidang Gugatan Muktamar...
Sidang Gugatan Muktamar PPP, Saksi Tergugat Dinilai Tidak Konsisten
Infografis
Keterbatasan Strategis...
Keterbatasan Strategis USS Abraham Lincoln: Si ’Benteng Terapung’ yang Tidak Kebal
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved