Pemerintah Diminta Kaji Ulang WFH untuk Antisipasi Kemacetan Arus Balik Lebaran
Minggu, 14 April 2024 - 18:01 WIB
loading...
Pemerhati Transportasi dan Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan WFH untuk mengantisipasi kemacetan arus balik Lebaran 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan adanya skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dalam mengantisipasi kepadatan arus balik Lebaran 2024. Usulan tersebut harus dikaji ulang karena berdampak pada industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pemerhati Transportasi dan Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono mengatakan, usulan tersebut perlu dikaji ulang ditinjau dari sisi berjalannya ekonomi nasional.
“Jika WFH diterapkan maka dunia industri dan UMKM akan terhenti. Ini tentu akan berdampak pada perekonomian negara. Ekonomi nasional bisa terganggu. Karena sumber daya manusia UMKM dan industrilah yang terbanyak melakukan mudik. Bila dikeluarkan instruksi WFH ini akan merepotkan para pengusaha dari sektor UMKM maupun sektor industri,” katanya, Minggu (14/4/2024).
Baca juga: Pecah Arus Balik, Pemerintah Setujui WFH 2 Hari, Selasa dan Rabu
Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini menilai, kebijakan ini tidak perlu dilakukan menyeluruh atau secara nasional bila memang harus diterapkan WFH karena wilayah yang paling banyak mengalami kemacetan hanya di Jawa saja. Sedangkan di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua tidak terjadi stagnasi atau kemacetan sehingga tidak perlu diberlakukan secara nasional.
Pemerhati Transportasi dan Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono mengatakan, usulan tersebut perlu dikaji ulang ditinjau dari sisi berjalannya ekonomi nasional.
“Jika WFH diterapkan maka dunia industri dan UMKM akan terhenti. Ini tentu akan berdampak pada perekonomian negara. Ekonomi nasional bisa terganggu. Karena sumber daya manusia UMKM dan industrilah yang terbanyak melakukan mudik. Bila dikeluarkan instruksi WFH ini akan merepotkan para pengusaha dari sektor UMKM maupun sektor industri,” katanya, Minggu (14/4/2024).
Baca juga: Pecah Arus Balik, Pemerintah Setujui WFH 2 Hari, Selasa dan Rabu
Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini menilai, kebijakan ini tidak perlu dilakukan menyeluruh atau secara nasional bila memang harus diterapkan WFH karena wilayah yang paling banyak mengalami kemacetan hanya di Jawa saja. Sedangkan di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua tidak terjadi stagnasi atau kemacetan sehingga tidak perlu diberlakukan secara nasional.
Lihat Juga :
