Penjelasan Airlangga di Sidang Mahkamah Konstitusi Dinilai Logis

JAKARTA - Penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024 dinilai logis. Airlangga merupakan satu dari empat menteri yang hadir bersaksi di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) 2024.

Keterangan Airlangga dianggap sangat komprehensif, sebab menyajikan data-data pendukung khususnya terkait kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) R Wijaya Dg Mapasomba menilai Airlangga telah menjalankan tugas dan perannya dengan sangat baik terkait langkah pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos).

Wijaya berpendapat, peningkatan penyaluran bansos dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana El Nino. “Penjelasan Pak Airlangga sangat komprehensif. Dari data-data yang dipaparkan bansos memang sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Wijaya, Sabtu (6/4/2024).



Lebih lanjut dia menuturkan, El Nino sangat berdampak pada produksi pangan terutama beras yang mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman maupun jadwal tanam yang mundur. Kondisi itu membuat harga pangan melonjak yang secara otomatis sangat berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.

“Justru salah jika sebagai Menko Perekonomian Pak Airlangga tidak melakukan apa-apa di tengah kondisi yang menuntut seperti itu. Penjelasan Pak Airlangga sangat logis,” ujar Wijaya.

Dia melanjutkan, Airlangga dalam sidang MK itu telah membuktikan bahwa pemberian bansos sejalan dengan regulasi. Pemberian bansos menjadi pilihan kebijakan yang logis pada periode produksi padi yang menurun serta harga beras internasional dan inflasi yang meningkat.

“Jadi tidak ada hal-hal keliru dan menyimpang seperti yang selama ini diopinikan oleh pihak-pihak yang menganggap bansos dipolitisasi. Pak Airlangga menjalankan tugasnya sesuai prosedur,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memberikan keterangan pada sidang lanjutan di MK, Jumat (5/4/2024).

Mereka dimintai keterangan atas tudingan bahwa program bansos yang dilakukan menjelang pencoblosan berkontribusi besar dalam kemenangan telak pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.