Tantangan Masa Depan Kebudayaan Indonesia, Guru Besar UIN: Peran Kelembagaan Jadi Kunci

“Secara umum, yang bisa mengelola Kementerian Kebudayaan adalah yang secara konstitusional memahami betul pentingnya kebudayaan dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian, dia juga harus paham betul modal secara sosiokultural kebudayaan kita yang amat sangat luas,” ujar Oman.

Dia menekankan pemimpin yang dipilih harus mampu memahami kompleksitas kebudayaan Indonesia dan memiliki visi jelas dalam mengelola dan memajukan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

“Jangan sampai pemimpinnya nanti hanya menggeluti satu aspek dari kebudayaan sehingga tidak mampu menaungi kebudayaan lain seperti tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, serta olahraga tradisional,” katanya.

Salah satu figur yang diwacanakan layak mengisi posisi pemimpin di Kementerian Kebudayaan adalah Hilmar Farid. Dia saat ini menjabat Dirjen Kebudayaan.

Prestasi yang telah dia raih selama 9 tahun masa jabatannya menunjukkan komitmen dan dedikasi yang kuat terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia.

Salah satu pencapaian utama Hilmar adalah repatriasi artefak-artefak penting dari Belanda. Melalui upayanya, berbagai koleksi seni dan pusaka berharga Indonesia berhasil dikembalikan ke Tanah Air seperti koleksi seni Bali Pita Maha, Patung Singasari, pusaka kerajaan Lombok, dan keris Puputan Klungkung.

Selain itu, kepemimpinan Hilmar juga turut mendorong penetapan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, sebuah langkah penting yang menegaskan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mendukung perkembangan kebudayaan.