Para Pemakai Topeng Pahlawan

Zackir L Makmur
Eseis dan anggota Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL)

Sewaktu ada acara Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, saya bersama rombongan kecil dan Ketua Umum IKAL Janderal (Purn) Agum Gumelar -yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden- bermalam di Hotel Majapahit. Hotel ini dulunya bernama Hotel Oranye, di mana pada 19 September 1945, masih memasang bendera Belanda dengan warna Merah-Putih-Biru. Maka saat itu sejumlah warga di Surabaya tersinggung atas pemasangan bendera tersebut.

Alasannya, Indonesia sudah merdeka (walau baru sebulan dua hari) namun masih ada bendera Belanda. Maka kedatangan masyarakat bertujuan meminta agar bendera Belanda itu segera diturunkan. Ternyata permintaan itu tidak digubris oleh warga Belanda yang saat itu berada di Hotel Oranye. Berbarengan dengan itu pula pasukan sekutu (Inggris) memberi ultimatum: semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah pukul 06.00 pada 10 November 1945.

Ultimatum tersebut dilawan. Sebab, Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri. Maka pada 10 November pagi itu, tentara Inggris mulai melancarkan serangan besar-besaran dan dahsyat sekali, dengan mengerahkan sekitar 30.000 serdadu, 50 pesawat terbang, dan sejumlah besar kapal perang. Pertempuran hebat dan sengit pun meletus, termasuk di Hotel Oranye itu. Perang 10 November inilah, perang besar antara tentara Indonesia (bersama rakyat) melawan pasukan sekutu (Inggris) --menjadi perang pertama Republik Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dari momentum patriotik dan heroik inilah yang kemudian hari ditetapkan menjadi: Hari Pahlawan.

Hari Pahlawan, kini, kita peringati bukan semata sekadar mengenang sebuah perang yang dahsyat dan termasyur itu: pertempuran ganas yang berlangsung tiga minggu melebihi kengerian perang Normandia di Eropa. Bukan sampai di situ, melainkan lebih jauh, memperingati Hari Pahlawan sekaligus menjadikan momentum yang tepat dalam memperkuat tradisi kepahlawanan. Karena itu, cara menghormati jasa-jasa pahlawan, antara lain kita harus mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara lebih konkret, realistis, lebih dalam dan tajam, bukan yang sifanya permukaan. Namun harus sampai kepada hal-hal yang subtansial. Artinya dalam konteks ini setiap warga negara harus berusaha keras menjadi pahlawan.

Dengan begitu ketika menjadi politisi, akademisi, birokrat, pengusaha, dan lain sebagainya, ini adalah peluang menjadi pahlawan dengan cara melayani masyarakat secara bersunguh-sungguh, penuh pengabdian, bekerja dengan baik, sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks membumikan nilai-nilai kepahlawan itu juga, setiap kita -apakah birokrat, politisi, akademisi, pengusaha, maupun termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif- harus betul-betul berani rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

Namun, membumikan semangat kepahlawan itu dalam situasi negeri yang sedang gemuruh merebut opini publik, demikian berat. Sebab banyak pahlawan yang muncul dewasa ini berindikasi "pahlawan kesiangan". Atau, cuma memakai topeng-topeng pahlawan. Di mana pada masa kini apa yang bernama tradisi kepahlawanan -seperti keteguhan mempunyai jiwa besar, rela berkorban, dan tidak mementingkan diri sendiri- demikian serasa gegabah ketika dituangkan kedalam asksi pelbagai bidang realitas kehidupan, maka laku egoisentris begitu menguat.

Karena itu, bangsa ini pun sedang membutuhkan banyak pahlawan untuk mewujudkan Indonesia yang penuh kebersamaan, damai, dan sejahtera -Indonesia yang adil dan demokratis. Kebutuhan ini perlu demi menjaga keutuhan bangsa di tengah isu suku, agama, ras, dan antar-golongan yang cenderung dikoyak (atau terkoyak). Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa -maka dibutuhkan subjek-subjek yang langsung memperlihatkan aksinya itu.Dengan demikian kita pahami nilai-nilai kepahlawanan ini, masih relevan. Bisa diaktualisasikan.

Tetapi bersamaan pada hiruk pikuk sosial politik hari-hari ini, kita tercengang: banyak elite dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pelaku dunia usaha justru pada memakai topeng-topeng pahlawan -biar disebut pahlawan yang masih hidup. Dalam tahun politik ini hal demikian kentara sekali terlihat. Mereka semata-mata demi dorongan syahwat petualangan oportunisnya, memakai topeng-topeng pahlawan biar kelihatan rela berkorban, welas asih, membela kebenaran dan keadilan, cinta Tanah Air dan berjiwa besar.

Jadi mereka memakai topeng-topeng pahlawan bukan secara harfiah macam pahlawan bertopeng Batman ataupun Zorro. Di mana Batman mesti bertopeng agar identitasnya tertutupi dalam memerangi kejahatan. Atau yang secara harfiah memakai kedok macam Zorro, agar Don Diego de la Vega selaku bangsawan tertutupi guna memerangi ketidakadilan penguasa terhadap rakyat. Namun mereka tidak begitu, tidak memakai topeng secara harfiah, hingga wajah mereka begitu gamblang terlihat di pelbagai media massa.

Tiliklah saat mereka diskusi di televisi, senyuman mereka aduhai manisnya. Diksi-diksi yang bermunculan selalu mengindikasikan membela rakyat. Bahkan, ketika mereka berdebat satu sama lainnya, amboi, mereka seperti berada di medan laga memperjuangkan hidup-matinya rakyat. Atau saat mereka diwawancarai wartawan menanggapi penggusuran, kesannya begitu memesona membela rakyat tergusur. Atau, saat mereka mengakualisasikan diri menyantuni orang-orang miskin, begitu anggunnya berwelas asih. Betapa mahirnya mereka memakai topeng-topeng pahlawan .

Tetapi secara positif ini harus dicatat pula, siapa pun bisa menjadi pahlawan -setidak-tidaknya bisa berbuat macam pahlawan membela rakyat. Kendati demikian bangsa ini punya kearifan lokal: secara halus mencemooh mereka yang memakai topeng-topeng pahlawan, atau pura-pura pahlawan, lewat ungkapan peribahasa: pahlawan kesiangan. Dalam bahasa akademisnya apa itu kelakuan pahlawan kesiangan, sejarawan Asvi Warman Adam dari LIPI lewat salah satu artikelnya berjudul Jangan Jadi Pahlawan Kesiangan, memberi definisi kelakuannya: "Bersikap oportunis, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan."

Dengan konsepsi "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan" itu akan membuat pengembangan sebesar-besarnya untuk mencapai tujuannya. Tentu saja hal ini tidak akan dicurigai karena orang-orang (atau publik) bersimpati kepadanya, karena dia selalu dianggap orang baik: pahlawan. Hal ini dalam dunia politik digunakan oleh mereka yang secara halus mengincar kursi kekuasaan dengan cara meraih simpatik sejumlah kalangan lewat politik kebohongan. Konteks realitas semacam ini mengemuka, maka bisa dimengerti ketika Presiden Joko Widodo pada satu kesempatan berseru: "Hentikanlah politik kebohongan."

Alegori itu bisa kita katakan --mengikuti Prof Dr Tjipta Lesmana MA dalam bukunya Intrik & Lobi Politik Para Penguasa -- bahwa politik senantiasa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan menjadi sebuah dunia yang demikian indah untuk memakai topeng-topeng pahlawan. Atau secara holistik: dimana intrik dan siasat mengalami kemajuan pesat pada (hampir) segala lini kehidupan, maka kita sangat membutuhkan pahlawan. Sekurang-kurangnya, kita butuh keberanian mengaktualisasikan nilai-nilai kepahlawanan. Tanpa ini, kita tahu: di dunia ini tetap saja menghadirkan mereka memakai topeng-topeng pahlawan dengan segala mala kemunafikan yang diakibatkannya.