Pakar Hukum Tata Negara: Mazhab Kuantitatif Bisa Diperdebatkan dalam Gugatan PHPU

Menurutnya, jika hanya berbicara tentang kuantitatif maka perkara tersebut tidak akan bisa diselesaikan. "Mau pakai Sirekap, perhitungan manual adalah mengapa angka itu bisa sampai ke situ. Mau pakai sistem secanggih apapun engga akan bisa dibaca, mau yang manual ataupun tidak," jelasnya.

"Maksud saya adalah kenapa kemudian main-main di 13 juta atau berapa persen itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena ada persoalan-persoalan yang sifatnya pelanggaran-pelanggaran hukum sebenarnya yang tentu saja belum bisa dibuktikan dan ini yang sedang tengah berjalan," tambahnya.

Bivitri menilai, saat ini tidak sedikit masyarakat yang berpikir bahwa pemilu itu hanya soal angka, hitung-hitungan, pencoblosan. "Yang sebenarnya sudah dilakukan untuk membuat orang memilih atau tidak memilih paslon tertentu, oleh orang yang memegang kekuasaan dalam hal ini adalah presiden karena kekuasaan demikian besar dan anaknya yang nyalon, jadi kita jangan lupa konteks nepotismenya ini," tuturnya.

"Dan saya kira kebanyakan orang sekarang berpikir bahwa pemilu itu hanya soal angka, pemilu itu hanya soal hitung-hitungan pencoblosan padahal pemilu itu proses," tandasnya.