Todung Yakin Hakim MK Tahu Ada Intervensi di Pilpres 2024
loading...
Ketua Tim Hukum Pasangan Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis yakin hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengetahui ada intervensi kekuasaan dalam Pilpres 2024. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Tim Hukum Pasangan Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis yakin hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengetahui ada intervensi kekuasaan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah para hakim konstitusi berani bicara kebenaran.
"Saya kira hakim-hakim MK (Mahkamah Konstitusi) itu tahu, cuman apakah mereka berani untuk bicara kebenaran?" kata Todung Mulya Lubis dalam sebuah diskusi dikutip, Minggu (31/3/2024).
Todung optimistis Hakim MK memiliki keberanian untuk memutuskan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024. "Yah kita lihat saja lah, dan saya sih masih menyimpan optimisme untuk itu. Dan apakah optimisme ini akan terwujud, ini akan to be seen," ujarnya.
Todung menegaskan, pihaknya memiliki banyak bukti-bukti adanya intevensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. "Karena kalau kita melihat evidence, evidence-nya di mana-mana ada. Dan apakah misalnya intervensi kekuasaan itu terjadi atau tidak, sulit membantah itu tidak ada," katanya.
Ia menilai bahwa semua pihak mengetahui adanya politisasi bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan tertentu di Pilpres 2024. Selain itu, lanjut dia, pengerahan kepala desa juga dilakukan guna memenangkan paslon tertentu.
"Apakah politisasi bansos itu dilakukan? Everybody knows itu dilakukan. Apakah kriminalisasi terhadap kepala desa itu dilakukan? Kita punya bukti banyak sekali, kepala desa yang tidak mendukung dipanggil oleh polisi," imbuhnya.
"Nah semua itu ada dan saya kira itu semua serius. Kalau saya bilang itu serious crime, iya itu one of the most serious crime in our history," katanya.
"Saya kira hakim-hakim MK (Mahkamah Konstitusi) itu tahu, cuman apakah mereka berani untuk bicara kebenaran?" kata Todung Mulya Lubis dalam sebuah diskusi dikutip, Minggu (31/3/2024).
Todung optimistis Hakim MK memiliki keberanian untuk memutuskan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024. "Yah kita lihat saja lah, dan saya sih masih menyimpan optimisme untuk itu. Dan apakah optimisme ini akan terwujud, ini akan to be seen," ujarnya.
Todung menegaskan, pihaknya memiliki banyak bukti-bukti adanya intevensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. "Karena kalau kita melihat evidence, evidence-nya di mana-mana ada. Dan apakah misalnya intervensi kekuasaan itu terjadi atau tidak, sulit membantah itu tidak ada," katanya.
Ia menilai bahwa semua pihak mengetahui adanya politisasi bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan tertentu di Pilpres 2024. Selain itu, lanjut dia, pengerahan kepala desa juga dilakukan guna memenangkan paslon tertentu.
"Apakah politisasi bansos itu dilakukan? Everybody knows itu dilakukan. Apakah kriminalisasi terhadap kepala desa itu dilakukan? Kita punya bukti banyak sekali, kepala desa yang tidak mendukung dipanggil oleh polisi," imbuhnya.
"Nah semua itu ada dan saya kira itu semua serius. Kalau saya bilang itu serious crime, iya itu one of the most serious crime in our history," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
