Pidato Jokowi Diklaim Bertujuan untuk Akhiri Politik Kebohongan

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menganggap politik kebohongan harus dihentikan agar tak membahayakan demokrasi dan membahayakan budaya kejujuran.

"Maka itu Politik Kebohongan harus dihentikan supaya Indonesia bisa terus membangun integritas ke depan," ujar Karding merespons pidato Presiden Jokowi yang meminta politik kebohongan dihentikan saat dikonfirmasi, Senin (22/10/2018).

Menurut Karding, jika politik kebohongan itu tidak dihentikan maka tidak mustahil akan terjadi perpecahan di masyarakat yang berujung persaudaraan kebangsaan bisa retak karena kontestasi politik.

"Di samping itu demokrasi pasti akan sangat menurun kualitasnya dan terciderai karena kebohongan-kebohongan itu," katanya. (Baca juga: Soal Politik Kebohongan, Fadli Zon: Pak Jokowi Menyindir Diri Sendiri)

Karenanya, Politikus PKB itu menganggap apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya merupakan peringatan untuk semua elite negeri di mana politik kebohongan tersebut memang harus dihentikan.

"Kita ingin demokrasi ini, demokrasi yang betul-betul ingin memilih pemimpin. Berdasarkan jejak rekam, prestasi, program kerja dan harapan serta visi misi ke depannya. Itu yang dibutuhkan bukan pembangunan nasionalisasi atas data-data lemah atau data-data kebohongan," tandasnya.