Hati-hati Ancaman Krisis dari Tiga Jurusan
Sabtu, 20 Juni 2020 - 20:35 WIB
loading...
Dr. Fadli Zon, M.Sc. Anggota DPR RI, Ketua BKSAP DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra
A
A
A
Dr. Fadli Zon, M.Sc.
Anggota DPR RI, Ketua BKSAP DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra
INDONESIA saat ini tengah menghadapi ancaman krisis dari tiga jurusan. Jika Pemerintah mengabaikannya, ketiganya bisa membuat kita jatuh terpuruk sangat dalam.
Ancaman *pertama* adalah krisis ‘New Normal’. Dengan kampanye ‘New Normal’, secara tak langsung praktik PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mengalami sejumlah pelonggaran. Mal dan hotel yang sebelumnya tutup, atau kegiatan perdagangan yang semula dibatasi hanya untuk kebutuhan pangan, kini telah dilonggarkan.
Saat ini kita sudah memasuki pekan kedua sejak kampanye ‘New Normal’ pertama kali digaungkan Pemerintah akhir Mei lalu. Di Jakarta, dua pekan itu jatuh pada hari Jumat kemarin. Bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kasus pandemi secara nasional? Kita sama-sama bisa ukur mulai minggu depan. Yang jelas, sebelum kebijakan ‘New Normal’ saja kita menyaksikan penambahan kasus positif Covid-19 terus meningkat signifikan, bahkan melahirkan sejumlah rekor baru.
Semula, rekornya ada di angka 900-an, kemudian meningkat ke 1.000 kasus, dan pada 18 Juni 2020, tembus ke angka 1.331 kasus dalam sehari. Semua itu menunjukkan kurva pandemi kita masih terus naik, dan belum melandai. Dan, sekali lagi, itu masih belum menggambarkan imbas kebijakan ‘New Normal’.
Sejak awal saya menilai kebijakan ‘New Normal’ telah mengabaikan pertimbangan pandemi, dan lebih banyak didikte oleh kepentingan pengusaha. Akibatnya, sebelum mengakhiri gelombang pertama pandemi Covid-19, kita dalam beberapa waktu ke depan mungkin akan segera dihantam lonjakan kasus yang lebih besar lagi, sebagai ekses kebijakan ‘New Normal’ dua pekan lalu.
Sebagai pembanding, saat ini saja Indonesia sudah tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di ASEAN, dengan total 45.029 kasus (20 Juni). Jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia juga tertinggi di ASEAN. Kalau jumlah tes yang dilakukan Pemerintah memenuhi angka minimal yang WHO (World Health Organization), yaitu 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu, tentu akan terjadi peningkatan tajam jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.
Saya khawatir, krisis Covid-19 di Indonesia bisa berlangsung lebih panjang dibanding negara lain. Sebab, bukannya mengatasi secara tuntas gelombang pertama Covid-19, Pemerintah justru malah menciptakan risiko baru melalui kebijakan ‘New Normal’.
Anggota DPR RI, Ketua BKSAP DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra
INDONESIA saat ini tengah menghadapi ancaman krisis dari tiga jurusan. Jika Pemerintah mengabaikannya, ketiganya bisa membuat kita jatuh terpuruk sangat dalam.
Ancaman *pertama* adalah krisis ‘New Normal’. Dengan kampanye ‘New Normal’, secara tak langsung praktik PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mengalami sejumlah pelonggaran. Mal dan hotel yang sebelumnya tutup, atau kegiatan perdagangan yang semula dibatasi hanya untuk kebutuhan pangan, kini telah dilonggarkan.
Saat ini kita sudah memasuki pekan kedua sejak kampanye ‘New Normal’ pertama kali digaungkan Pemerintah akhir Mei lalu. Di Jakarta, dua pekan itu jatuh pada hari Jumat kemarin. Bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kasus pandemi secara nasional? Kita sama-sama bisa ukur mulai minggu depan. Yang jelas, sebelum kebijakan ‘New Normal’ saja kita menyaksikan penambahan kasus positif Covid-19 terus meningkat signifikan, bahkan melahirkan sejumlah rekor baru.
Semula, rekornya ada di angka 900-an, kemudian meningkat ke 1.000 kasus, dan pada 18 Juni 2020, tembus ke angka 1.331 kasus dalam sehari. Semua itu menunjukkan kurva pandemi kita masih terus naik, dan belum melandai. Dan, sekali lagi, itu masih belum menggambarkan imbas kebijakan ‘New Normal’.
Sejak awal saya menilai kebijakan ‘New Normal’ telah mengabaikan pertimbangan pandemi, dan lebih banyak didikte oleh kepentingan pengusaha. Akibatnya, sebelum mengakhiri gelombang pertama pandemi Covid-19, kita dalam beberapa waktu ke depan mungkin akan segera dihantam lonjakan kasus yang lebih besar lagi, sebagai ekses kebijakan ‘New Normal’ dua pekan lalu.
Sebagai pembanding, saat ini saja Indonesia sudah tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di ASEAN, dengan total 45.029 kasus (20 Juni). Jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia juga tertinggi di ASEAN. Kalau jumlah tes yang dilakukan Pemerintah memenuhi angka minimal yang WHO (World Health Organization), yaitu 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu, tentu akan terjadi peningkatan tajam jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.
Saya khawatir, krisis Covid-19 di Indonesia bisa berlangsung lebih panjang dibanding negara lain. Sebab, bukannya mengatasi secara tuntas gelombang pertama Covid-19, Pemerintah justru malah menciptakan risiko baru melalui kebijakan ‘New Normal’.
