Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta Prabowo-Gibran Didiskualifikasi
loading...
Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftarkan gugatan hasil perolehan suara Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu (23/3/2024). Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftarkan gugatan hasil perolehan suara Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu (23/3/2024). Pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2024 itu dipimpin oleh Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.
Adapun permohonan PHPU terdaftar dengan nomor regristrasi 02-03/AP3-pres/Pan.MK/03/2024. Dalam permohonan itu, pihaknya ingin MK memutuskan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi.
"Kami meminta diskualifikasi kepada paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika," kata Todung saat jumpa pers usai mendaftarkan permohonan PHPU.
Anggapan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Prabowo-Gibran, Todung merujuk dari putusan MKMK dan DKPP. Kedua putusan itu, menyatakan adanya dugaan pelanggaram etik oleh sejumlah pimpinan lembaga negara.
Untuk putusan MKMK, Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik lantaran telah mengabulkan gugatan terkait ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden. Atas dasar itu, Anwar dijatuhkan hukuman pemecatan sebagai Ketua MK.
Sementara DKPP, menjatuhkan pelanggaran etik kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU lainnya lantaran telah menerima pendaftaran Prabowo-Gibran. Sehingga, para komisioner KPU itu dijatuhkan peringatan keras.
Ia menuturkan, indikasi pelanggaran hukum itu terlihat dari adanya dugaan nepotisme yang membuahkan penggunaan kekuasaan berlebih (abuse of power) yang tersistematis. Hal itu, dilihat Todung dari adanya putusan MK yang mengabulkan gugatan ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden.
"Anda bisa lihat putusan MKMK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah ratifikasi yang lain apa? intervensi kekuasaan. Kemudian politisi bansos. Itu ratifikasinya, dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak yang kita saksikan di banyak tempat," tutur Todung.
"Kami ini ikut kampanye dan ikut berkali-kali ke daerah dan bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan lurah, bertemu dengan aktivis-aktivis, kita merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan," imbuhnya.
Menurutnya, indikasi itu hanya sebagian temuan dan termuat dalam permohonan Tim Hukum Ganjar-Mahfud. Salah satunya, kata Todung, adanya dugaan penyalahgunaan sistem IT KPU yakni Sirekap.
"Ada lagi masalah DPT bermasalah. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin mengungkapkan itu semua. yang saya ingin ungkapkan adalah bola itu ada di MK dan MK itu adalah guardian of constitution," terang Todung.
"Sebagai guardian of constitution itu MK musti melaksanakan konstitusi MK itu musti melaksanakan hukum mesti menegakkan demokrasi, dan, MK diuji apakah dia akan bertahan sebagai MK atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan," pungkasnya.
Adapun permohonan PHPU terdaftar dengan nomor regristrasi 02-03/AP3-pres/Pan.MK/03/2024. Dalam permohonan itu, pihaknya ingin MK memutuskan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi.
"Kami meminta diskualifikasi kepada paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika," kata Todung saat jumpa pers usai mendaftarkan permohonan PHPU.
Anggapan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Prabowo-Gibran, Todung merujuk dari putusan MKMK dan DKPP. Kedua putusan itu, menyatakan adanya dugaan pelanggaram etik oleh sejumlah pimpinan lembaga negara.
Untuk putusan MKMK, Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik lantaran telah mengabulkan gugatan terkait ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden. Atas dasar itu, Anwar dijatuhkan hukuman pemecatan sebagai Ketua MK.
Sementara DKPP, menjatuhkan pelanggaran etik kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU lainnya lantaran telah menerima pendaftaran Prabowo-Gibran. Sehingga, para komisioner KPU itu dijatuhkan peringatan keras.
Ia menuturkan, indikasi pelanggaran hukum itu terlihat dari adanya dugaan nepotisme yang membuahkan penggunaan kekuasaan berlebih (abuse of power) yang tersistematis. Hal itu, dilihat Todung dari adanya putusan MK yang mengabulkan gugatan ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden.
"Anda bisa lihat putusan MKMK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah ratifikasi yang lain apa? intervensi kekuasaan. Kemudian politisi bansos. Itu ratifikasinya, dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak yang kita saksikan di banyak tempat," tutur Todung.
"Kami ini ikut kampanye dan ikut berkali-kali ke daerah dan bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan lurah, bertemu dengan aktivis-aktivis, kita merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan," imbuhnya.
Menurutnya, indikasi itu hanya sebagian temuan dan termuat dalam permohonan Tim Hukum Ganjar-Mahfud. Salah satunya, kata Todung, adanya dugaan penyalahgunaan sistem IT KPU yakni Sirekap.
"Ada lagi masalah DPT bermasalah. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin mengungkapkan itu semua. yang saya ingin ungkapkan adalah bola itu ada di MK dan MK itu adalah guardian of constitution," terang Todung.
"Sebagai guardian of constitution itu MK musti melaksanakan konstitusi MK itu musti melaksanakan hukum mesti menegakkan demokrasi, dan, MK diuji apakah dia akan bertahan sebagai MK atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
