Masalah Penanganan Dugaan Korupsi di LPEI
Kamis, 21 Maret 2024 - 13:30 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: KPK: Kasus Dugaan Korupsi Dana LPEI Masuk Penyidikan
Merujuk ketentuan UU KPK tersebut, jelas bagaimana seharusnya koordinasi dan sinkronisasi tugas dan wewenang KPK dan Kejaksaan serta Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi. Historis dari lahirnya ketentuan Pasal 50 UU KPK disebabkan pada awal naskah RUU KPK ditegaskan bahwa, KPK memonopoli penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi akan tetapi sebagian anggota DPR Komisi II (sekarang Komisi III) dan pihak Kejaksaan berkeberatan yang disampaikan oleh Mantan Jaksa Agung MA Rachman sehingga kemudian dicari jalan kompromi.
Penulis yang ketika itu mewakili pemerintah cq Kementerian Kehakiman, diminta untuk mencari solusi dari kebuntuan diskusi naskah RUU KPK. Berpedoman pada prinsip Complementary Principle yang diatur dalam Statuta ICC 1998, telah disepakati dalam pembahasan RUU KPK bahwa KPK menjadi leading sector pemberantasan korupsi. Jika Kejaksaan dan Kepolisian telah mulai melakukan penyelidikan atau penyidikan, mereka wajib menyampaikan laporkan SPDP kepada KPK. Sebaliknya, jika KPK yang mulai penyelidikan dan penyidikan maka Kejaksaan dan Kepolisian harus menghentikan penyelidikan dan atau penyidikannya sebagaimana telah dimuat dalam ketetuan Pasal 50 UU KPK 2002.
Baca Juga: Gandeng KPK, LPEI Tegaskan Tak Ada Toleransi Terhadap Korupsi
Jika tugas yang diamanatkan dalam Pasal 50 dilaksanakan dan juga beberapa MoU KPK dan Kejaksaan serta Kepolisian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka peristiwa penyelidikan/penyidikan perkara dugaan korupsi di LPEI di bawah koordinasi Kemenkeu tidak akan terjadi. Dalam keadaan konflik kewenangan maka perlu dicarikan solusi dan dalam pengamatan penulis, pihak Kemenkeu melaporkan dugaan kerugian negara dari korupsi di LPEI sebesar Rp2,5 T dan disusul masih ada kasus lagi sebesar Rp3 T dipastikan telah terjadi sejak lama di mana peranan Inspektorat Jenderal Kemenkeu sangat strategis untuk melakukan pencegahan agar kerugian negara tidak semakin bertambah dan meluas.
Merujuk ketentuan UU KPK tersebut, jelas bagaimana seharusnya koordinasi dan sinkronisasi tugas dan wewenang KPK dan Kejaksaan serta Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi. Historis dari lahirnya ketentuan Pasal 50 UU KPK disebabkan pada awal naskah RUU KPK ditegaskan bahwa, KPK memonopoli penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi akan tetapi sebagian anggota DPR Komisi II (sekarang Komisi III) dan pihak Kejaksaan berkeberatan yang disampaikan oleh Mantan Jaksa Agung MA Rachman sehingga kemudian dicari jalan kompromi.
Penulis yang ketika itu mewakili pemerintah cq Kementerian Kehakiman, diminta untuk mencari solusi dari kebuntuan diskusi naskah RUU KPK. Berpedoman pada prinsip Complementary Principle yang diatur dalam Statuta ICC 1998, telah disepakati dalam pembahasan RUU KPK bahwa KPK menjadi leading sector pemberantasan korupsi. Jika Kejaksaan dan Kepolisian telah mulai melakukan penyelidikan atau penyidikan, mereka wajib menyampaikan laporkan SPDP kepada KPK. Sebaliknya, jika KPK yang mulai penyelidikan dan penyidikan maka Kejaksaan dan Kepolisian harus menghentikan penyelidikan dan atau penyidikannya sebagaimana telah dimuat dalam ketetuan Pasal 50 UU KPK 2002.
Baca Juga: Gandeng KPK, LPEI Tegaskan Tak Ada Toleransi Terhadap Korupsi
Jika tugas yang diamanatkan dalam Pasal 50 dilaksanakan dan juga beberapa MoU KPK dan Kejaksaan serta Kepolisian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka peristiwa penyelidikan/penyidikan perkara dugaan korupsi di LPEI di bawah koordinasi Kemenkeu tidak akan terjadi. Dalam keadaan konflik kewenangan maka perlu dicarikan solusi dan dalam pengamatan penulis, pihak Kemenkeu melaporkan dugaan kerugian negara dari korupsi di LPEI sebesar Rp2,5 T dan disusul masih ada kasus lagi sebesar Rp3 T dipastikan telah terjadi sejak lama di mana peranan Inspektorat Jenderal Kemenkeu sangat strategis untuk melakukan pencegahan agar kerugian negara tidak semakin bertambah dan meluas.
Lihat Juga :
