Hafid Abbas Minta Pejabat Negara yang Terlibat KKN Mundur
Rabu, 20 Maret 2024 - 16:31 WIB
loading...
A
A
A
"Ini nggak usah mau membagi-bagi amplop uang segala macam. Itu berapa juta kali harus mundur ini orang. Jadi ini hanya kecil sekali ditraktir makan malam di suatu restoran menteri dalam negerinya mundur," kata Abbas.
"Paling buruk Somalia sudah warna merah di laporan PBB. Indonesia bergerak ke arah sana. Ini berbahaya. Kampus melihat hal ini tidak baik dan harus dikoreksi," katanya.
Abbas mengatakan, ada empat hal yang merisaukan komunitas kampus. Pertama, Bank Dunia menyebut Indonesia terancam pecah (bubar) yang antara lain, akibat diskriminasi yang sangat ekstrem. Contohnya distribusi tanah di sejumlah provinsi kalau dihitung jumlahnya tidak satu centimeter lagi untuk penduduk setempat, karena izin penggunaan lahan yang diberikan kepada pengusaha baik dalam dan luar negeri bisa dua kali lebih luas seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.
Baca juga: Ridwan Kamil Ingatkan Jokowi Sejumlah Negara Gagal Bangun Ibu Kota Baru
"Sebenarnya Indonesia sudah tidak ada. Karena sudah dikasih ke pengusaha-pengusaha itu. Semua dari Singapura lah, dari China lah dari mana-mana. Ini kan merisaukan. Jadi terjadi satu proses pemiskinan massal karena tidak ada aset tanah yang dimiliki, karena dikuasai oleh mereka," kata Abbas.
Kerisauan kedua, kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah akibat mutu pendidikan rendah. Sebab SDM yang bisa diserap di sektor informal dengan upah murah.
Terancam Negara Gagal
Abbas menuturkan, kecurangan Pemilu 2024 hanya salah satu persoalan dari sejumlah persoalan kebangsaan yang merisaukan komunitas kampus. Dirinya mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggolongkan Indonesia sebagai negara terancam gagal (failure state)."Paling buruk Somalia sudah warna merah di laporan PBB. Indonesia bergerak ke arah sana. Ini berbahaya. Kampus melihat hal ini tidak baik dan harus dikoreksi," katanya.
Abbas mengatakan, ada empat hal yang merisaukan komunitas kampus. Pertama, Bank Dunia menyebut Indonesia terancam pecah (bubar) yang antara lain, akibat diskriminasi yang sangat ekstrem. Contohnya distribusi tanah di sejumlah provinsi kalau dihitung jumlahnya tidak satu centimeter lagi untuk penduduk setempat, karena izin penggunaan lahan yang diberikan kepada pengusaha baik dalam dan luar negeri bisa dua kali lebih luas seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.
Baca juga: Ridwan Kamil Ingatkan Jokowi Sejumlah Negara Gagal Bangun Ibu Kota Baru
"Sebenarnya Indonesia sudah tidak ada. Karena sudah dikasih ke pengusaha-pengusaha itu. Semua dari Singapura lah, dari China lah dari mana-mana. Ini kan merisaukan. Jadi terjadi satu proses pemiskinan massal karena tidak ada aset tanah yang dimiliki, karena dikuasai oleh mereka," kata Abbas.
Kerisauan kedua, kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah akibat mutu pendidikan rendah. Sebab SDM yang bisa diserap di sektor informal dengan upah murah.
Lihat Juga :
