Hafid Abbas Minta Pejabat Negara yang Terlibat KKN Mundur
Rabu, 20 Maret 2024 - 16:31 WIB
loading...
Mantan Ketua Komnas HAM Profesor Hafid Abbas mendorong pihak terlibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus mundur dari jabatan di pemerintahan. FOTO/DOK.OKEZONE
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Profesor Hafid Abbas mendorong pihak terlibat praktik korupsi , kolusi, dan nepotisme (KKN) harus mundur dari jabatan di pemerintahan.
"Jangan ada musuh pada personifikasi atau siapa pun. Musuh bersama bangsa ini adalah KKN. Jadi ayo, Kampus bergerak memusuhi siapa pun yang ada nepotisme turunkan. Jadi siapa pun yang berada pada parameter itu, harus mengundurkan diri nggak usah disebut namanya," kata kata Abbas dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Rabu (20/3/2024).
Menurut Abbas, kampus menganggap siapa pun yang ada di kekuasaan termasuk Presiden harus mundur jika terbukti melakukan praktik KKN."Bukan hanya presiden, siapa pun," kata Abbas.
Baca juga: Guru Besar se-Jabodetabek Desak DPR Usut Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif
Abbas yang juga Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyebut Indonesia seharusnya meniru budaya mundur para pejabat di Jepang. Seperti Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang yang mundur karena menerima donasi politik sebesar Rp5,2 juta dari tetangganya yang warga negara Korea Selatan.
Undang-undang di Negara Matahari Terbit itu, katanya, tidak mengizinkan donasi politik dari warga yang tidak berkewarganegaraan Jepang. Kemudian, Menteri Dalam Negeri Jepang mundur karena makan bersama dengan pengusaha besar.
"Jangan ada musuh pada personifikasi atau siapa pun. Musuh bersama bangsa ini adalah KKN. Jadi ayo, Kampus bergerak memusuhi siapa pun yang ada nepotisme turunkan. Jadi siapa pun yang berada pada parameter itu, harus mengundurkan diri nggak usah disebut namanya," kata kata Abbas dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Rabu (20/3/2024).
Menurut Abbas, kampus menganggap siapa pun yang ada di kekuasaan termasuk Presiden harus mundur jika terbukti melakukan praktik KKN."Bukan hanya presiden, siapa pun," kata Abbas.
Baca juga: Guru Besar se-Jabodetabek Desak DPR Usut Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif
Abbas yang juga Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyebut Indonesia seharusnya meniru budaya mundur para pejabat di Jepang. Seperti Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang yang mundur karena menerima donasi politik sebesar Rp5,2 juta dari tetangganya yang warga negara Korea Selatan.
Undang-undang di Negara Matahari Terbit itu, katanya, tidak mengizinkan donasi politik dari warga yang tidak berkewarganegaraan Jepang. Kemudian, Menteri Dalam Negeri Jepang mundur karena makan bersama dengan pengusaha besar.
Lihat Juga :
