Aman-KPA-Walhi Sebut Pemilu 2024 Kemunduran Demokrasi: Ancaman Agenda Kerakyatan

Selasa, 19 Maret 2024 - 15:09 WIB
loading...
Aman-KPA-Walhi Sebut...
Konferensi pers yang digelar di Kantor Aman, kawasan Jakarta Selatan, Senin 18 Maret 2024. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Proses berlangsungnya Pemilu 2024 dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Pandangan ini disampaikan oleh tiga LSM lingkungan hidup, yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Senin 18 Maret 2024.

Ketiga LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat ini prihatin atas sejumlah kejanggalan dan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Kejanggalan itu adalah, banyaknya ASN, aparat TNI/Polri, dan perangkat desa yang diturunkan untuk memenangkan suara salah satu paslon. Selain itu, penyaluran bansos di tengah berlangsungnya Pemilu 2024.

"Ini upaya menghalalkan segala cara melalui politik bansos yang dibiayai APBN menjelang Pemilu, mobilisasi aparatur TNI, Polri, dan ASN untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran," kata Sekretaris Jenderal Aman, Rukka Sombolinggi dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Aman, kawasan Jakarta Selatan.

Baca juga: Diajukan Sejak 2009, Aman Desak DPR dan Presiden Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Rukka pun menyoroti banyak undang-undang (UU) digunakan untuk melanggengkan kekuasaan oligarki. UU tersebut antara lain revisi UU KPK, UU ASN, UU Cipta Kerja, UU IKN, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengangkatan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. UU dan Putusan tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat, terutama masyarakat adat saat seusai Pemilu 2024.

Sementara di sisi lain, Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika melihat soal kasus politik uang. Menurutnya akan sulit untuk membuat agenda lingkungan yang berkelanjutan jika praktik tersebut masih dilakukan.

"Dengan politik uang, tidak adanya harapan bagi agenda lingkungan yang berkelanjutan di pedesaan," ucap Dewi.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengamat: Penegakan...
Pengamat: Penegakan Hukum Jadi Cermin Kualitas Demokrasi
Demokrasi Belum Utuh...
Demokrasi Belum Utuh Jika Perempuan Masih Minim Keterwakilan
Walhi Minta Pembahasan...
Walhi Minta Pembahasan Revisi UU HAM Ditunda
Menata Demokrasi Produktif...
Menata Demokrasi Produktif untuk Kesejahteraan Lintas Generasi
28 Tahun Reformasi 1998:...
28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan
Kebangkitan Nasional...
Kebangkitan Nasional dengan Meningkatkan Kohesi Sosial
Siapa Jimmy Lai? Taipan...
Siapa Jimmy Lai? Taipan Pro-demokrasi Hong Kong yang Divonis 20 Tahun Penjara
Separuh Penduduk Barat...
Separuh Penduduk Barat Yakin Demokasi Sudah Lumpuh, Apa Pemicunya?
7 Juta Warga AS Turun...
7 Juta Warga AS Turun ke Jalanan Lawan Trump dengan Gerakan No Kings, Ini 6 Alasannya
Rekomendasi
Raja Charles Kehilangan...
Raja Charles Kehilangan Gelar Bersejarah Pembela Iman
Rekor Terburuk Sejak...
Rekor Terburuk Sejak 1986! Yen Jepang Hancur Lebur ke Titik Terendah
Penuhi Target 100 GW...
Penuhi Target 100 GW PLTS, Kesiapan SDM Lokal Jadi Syarat Mutlak
Berita Terkini
Tepis Isu Pecah Kongsi...
Tepis Isu Pecah Kongsi dengan Dokter Tifa, Roy Suryo: Saling Membersamai
Nilai Hakim Abaikan...
Nilai Hakim Abaikan Fakta Persidangan, Nadiem Makarim Bakal Lapor ke KY
Tim Hukum Jokowi Endus...
Tim Hukum Jokowi Endus Strategi Pecah Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa
Berjasa Besar bagi Bahasa...
Berjasa Besar bagi Bahasa dan Budaya, Sutan Takdir Alisjahbana Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
Hakim: Kerugian Negara...
Hakim: Kerugian Negara Akibat Kasus Chromebook Nadiem Rp1,5 Triliun
Hari Anti Narkotika...
Hari Anti Narkotika Internasional, YAKITA Dorong Sinergi Penegakan Hukum, Rehabilitasi, dan Peran Keluarga
Infografis
5 Buah Rendah Gula yang...
5 Buah Rendah Gula yang Aman untuk Diet, Tetap Manis dan Menyegarkan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved