Mendagri Minta KPU Hentikan Kampanye Pemilu di Wilayah Bencana

Senin, 01 Oktober 2018 - 20:04 WIB
Mendagri Minta KPU Hentikan Kampanye Pemilu di Wilayah Bencana
Mendagri Minta KPU Hentikan Kampanye Pemilu di Wilayah Bencana
A A A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo kumolo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengelurakan kebijakan penghentian kampanye di daerah terdampak gempa-tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Tjahjo menilai akan lebih baik saat ini difokuskan pada penyelesaian tanggap darurat terlebih dahulu.

“Saya mohon pada KPU jangan ada kampanye dulu. Stop dulu. Mari kita empati pada warga yang kena musibah sambil lihat tahap yang berikutnya,” kata Tjahjo di Komplek Istana Negara, kemarin.

Dia meminta aktivitas berkaitan dengan persiapan pemilu tahun depan dihentikan sementara. Dalam hal ini baik bagi KPUD maupun panwas didaerah terdampak gempa.

“Apa pun, Pileg dan Pilpres bisa ditunda sepanjang daerahnya ada bencana, baik di tingkat TPS, kecamatan, desa, maupun kota dan kabupaten,” ujarnya.
(Baca juga: SBY Imbau Kampanye Dihentikan Sementara, PDIP: Apa Korelasinya? )Tjahjo mengatakan akan berkirim surat kepada KPU melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah. Namun dia menegaskan tidak ada larangan bagi partai politik untuk memberikan bantuan ke Sulteng.

“Soal partai politik mau memberikan bantuan, ya terima kasih. Tapi tidak kampanye dululah Sampai suasana tenang. Apalagi sekarang masih berduka. Saya kira tidak mengganggu tahapan tahapan,” ungkapnya.
(Baca juga: KPU Imbau Bencana Tak Jadi Komoditas Politik )Dia menambahkan Kemendagri juga mengirimkan tim untuk melakukan pendampingan untuk pemda-pemda yang terkena gempa-tsunami. Dia mengatakan hal ini dilakkukan agar jalannya pemerintahan tidak berhenti. Selain itu layanan kepada masyarakat juga dapat berjalan.

“Tim pemerintahan kemendagri terdiri dari ditjen dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil), keuangan daerah, otda, satpol PP dan lainnya akan buka posko pemerintahan sebagai pendampingan di Pemda Sulteng, dan Palu. Serta lihat sikon baru ke Sigi dan Donggala. Ini agar prinsip pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan,” jelanya.
(pur)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4512 seconds (0.1#10.140)