Menilai Narasi Hilirisasi Jokowi: Pahlawan Kesiangan
Minggu, 17 Maret 2024 - 16:27 WIB
loading...
A
A
A
Pada 6 Januari 1976, Suharto mendirikan pabrik pengolahan alumunium dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai sumber energinya di Asahan, Sumatera Utara. Perusahaannya bernama Nippon Asahan Alumunium, karena 90 persen sahamnya dimiliki Jepang dengan 12 perusahaan besar diantaranya Mitsubishi, Sumitomo dan Mitsui. 10 persen sisanya dimiliki pemerintah Indonesia.
Sesuai perjanjian, kepemilikan saham Jepang harus dikurangi secara bertahap seiring berjalannya waktu produksi. Hingga akhirnya pada 9 Desember 2013 seluruh sahamnya dipegang oleh pemerintah Indonesia. Yang kemudian mengganti namanya menjadi PT Inalum (Indonesia Asahan Alumunium).
PT Inalum inilah yang menjadi andalan Jokowi dalam membentuk holding BUMN pertambangan MIND ID (Mining Industry Indonesia penggabungan PT Inalum, PT Bukit Asam, PT Aneka Tambang dan PT Timah). PT Inalum jugalah yang ditugaskan Jokowi untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, 20 persen saham PT Vale Indonesia dan mendirikan PT Industri Baterei Indonesia bersama PLN, Pertamina dan Aneka Tambang.
Sehingga ketika Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sejak dari jaman Belanda hingga sekarang selalu mengekspor bahan mentah dari sumber daya alam tambang. Terlihat Jokowi berusaha menutupi sejarah Sukarno dan Suharto yang setengah abad lalu sudah melakukan hilirisasi tambang. Dalam hal ini Jokowi seperti ingin tampil hebat, padahal yang sebenarnya hebat adalah Sukarno dan Suharto. Karena mereka berani meletakkan visi dan harga diri bangsanya pada posisi tertinggi dalam melakukan hilirisasi. Walaupun semua tahu Indonesia waktu itu masih miskin dan bodoh.
Dan ketika Presiden Jokowi mengatakan hilirisasi tambang nikel harus dimulai dan diteruskan, tidak peduli dengan gugatan pihak barat. Tampak Jokowi berusaha tampil bak pahlawan, padahal itu dilakukan di sisa akhir masa jabatannya. Tidak sebanding dengan sejarah heroik Suharto yang melakukan hilirisasi tambang bijih besi dan alumunium di awal masa jabatannya. Sehingga sangat pantas jika dalam kebijakkan hilirisasi tambang, Jokowi diberi julukan "Pahlawan Kesiangan".
Sesuai perjanjian, kepemilikan saham Jepang harus dikurangi secara bertahap seiring berjalannya waktu produksi. Hingga akhirnya pada 9 Desember 2013 seluruh sahamnya dipegang oleh pemerintah Indonesia. Yang kemudian mengganti namanya menjadi PT Inalum (Indonesia Asahan Alumunium).
PT Inalum inilah yang menjadi andalan Jokowi dalam membentuk holding BUMN pertambangan MIND ID (Mining Industry Indonesia penggabungan PT Inalum, PT Bukit Asam, PT Aneka Tambang dan PT Timah). PT Inalum jugalah yang ditugaskan Jokowi untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, 20 persen saham PT Vale Indonesia dan mendirikan PT Industri Baterei Indonesia bersama PLN, Pertamina dan Aneka Tambang.
Sehingga ketika Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sejak dari jaman Belanda hingga sekarang selalu mengekspor bahan mentah dari sumber daya alam tambang. Terlihat Jokowi berusaha menutupi sejarah Sukarno dan Suharto yang setengah abad lalu sudah melakukan hilirisasi tambang. Dalam hal ini Jokowi seperti ingin tampil hebat, padahal yang sebenarnya hebat adalah Sukarno dan Suharto. Karena mereka berani meletakkan visi dan harga diri bangsanya pada posisi tertinggi dalam melakukan hilirisasi. Walaupun semua tahu Indonesia waktu itu masih miskin dan bodoh.
Dan ketika Presiden Jokowi mengatakan hilirisasi tambang nikel harus dimulai dan diteruskan, tidak peduli dengan gugatan pihak barat. Tampak Jokowi berusaha tampil bak pahlawan, padahal itu dilakukan di sisa akhir masa jabatannya. Tidak sebanding dengan sejarah heroik Suharto yang melakukan hilirisasi tambang bijih besi dan alumunium di awal masa jabatannya. Sehingga sangat pantas jika dalam kebijakkan hilirisasi tambang, Jokowi diberi julukan "Pahlawan Kesiangan".
(maf)
Lihat Juga :
