Pemerintah Diminta Fokus Pemulihan Kesehatan, Ekonomi dan Sosial di 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 16:05 WIB
loading...
A
A
A
(Baca juga: RUU Cipta Kerja Dikebut, Demokrat Curiga Banyak Kepentingan Gelap)
"Upaya ini sangat dibutuhkan, baik dalam konteks percepatan pemulihan sosial ekonomi maupun dalam konteks membangun dan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul," ujarnya.
Kemudian, Puan juga meminta agar program pemulihan ekonomi nasional, agar diarahkan untuk dapat menjangkau pemulihan pada sisi permintaan (demand side) dan pemulihan pada sisi penawaran (supply side). Pada demand side, pemulihan ditekankan upaya mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat yang meluas, mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, mengantisipasi penurunan daya beli rakyat, PHK, berkurangnya pendapatan rumah tangga dan meningkatnya rakyat yang membutuhkan bantuan sosial.
"Pemerintah agar melanjutkan penguatan dan perluasan bantuan sosial untuk mendukung pemulihan; perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui sinergi dan/atau integrasi bantuan sosial; serta mempersiapkan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap resesi ekonomi dan bencana," pintanya.
Pada supply side, dia melanjutkan, kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi pelaku usaha, agar dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat guna dalam menggerakkan produktivitas perekonomian nasional. Pemulihan sektor UMKM dan sektor padat karya, juga perlu terus diperkuat. Hampir 60% PDB nasional bersumber dari sektor UMKM dan 97% tenaga kerja nasional menggantungkan hidupnya dari sektor ini.
"Upaya ini sangat dibutuhkan, baik dalam konteks percepatan pemulihan sosial ekonomi maupun dalam konteks membangun dan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul," ujarnya.
Kemudian, Puan juga meminta agar program pemulihan ekonomi nasional, agar diarahkan untuk dapat menjangkau pemulihan pada sisi permintaan (demand side) dan pemulihan pada sisi penawaran (supply side). Pada demand side, pemulihan ditekankan upaya mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat yang meluas, mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, mengantisipasi penurunan daya beli rakyat, PHK, berkurangnya pendapatan rumah tangga dan meningkatnya rakyat yang membutuhkan bantuan sosial.
"Pemerintah agar melanjutkan penguatan dan perluasan bantuan sosial untuk mendukung pemulihan; perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui sinergi dan/atau integrasi bantuan sosial; serta mempersiapkan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap resesi ekonomi dan bencana," pintanya.
Pada supply side, dia melanjutkan, kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi pelaku usaha, agar dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat guna dalam menggerakkan produktivitas perekonomian nasional. Pemulihan sektor UMKM dan sektor padat karya, juga perlu terus diperkuat. Hampir 60% PDB nasional bersumber dari sektor UMKM dan 97% tenaga kerja nasional menggantungkan hidupnya dari sektor ini.
Lihat Juga :
