Muhammadiyah Tegaskan Secara Lembaga Tidak Masuk Politik Praktis

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengungkapkan bahwa Muhammadiyah sebagai kelembagaan dan organisasi tidak masuk ke dalam arena politik praktis.

Hal itu di sampaikan Haedar saat disinggung mengenai sikap Muhammadiyah dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2019.

"Muhammadiyah kan sejak dulu baik ketika menerima Pak Jokowi (Joko Widodo)-Pak Kiai (Ma'ruf Amin) dalam posisi sebagai Capres dan Cawapres maupun ketika menerima Pak Prabowo dan Pak Sandi. Dan kami secara kelembagaan tidak masuk dalam politik praktis," ujar Haedar di Kantor PP Muhammdiyah, Jakarta, Rabu (5/9/2018) malam.

Namun Haedar menyebut pihaknya dalam hal ini Muhammdiyah akan selalu mendoakan kedua pasangan capres dan cawapres khususnya Kiai Ma'ruf yang berkunjung pada malam ini.

"Ya jelas dong, doa restu apalagi sesama, kita kan alim ulama punya spirit yang sama. Tapi poin yang lebih dari itu Pak Kiai juga dengan semangat dan pengalaman baik dalam keumatan maupun kebangsaan bisa menyatukan bangsa ini, karena umat beragama dan bangsa menghadapi dua pilihan politik yang berbeda," ucapnya.

Haedar menjelaskan bahwa lembaga atau organisasi Muhammadiyah lah yang tidak akan masuk dalam politik praktis, namun warga Muhammdiyah diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya pada Pilpres 2019.

"Nanti warga Muhammadiyah sebagai warga bangsa sudah cerdas sudah punya pilihan politik dan visi politik yang jadi hak warga negara," jelasnya.

Namun yang jelas, lanjut Haedar siapapun pilihannya nanti baik dari warga Muhammadiyah maupun masyarakat Indonesia agar tidak terpecah belah karena beda pilihan.

"Nah jangan sampai perbedaan politik itu tidak membuat kita pecah sebagai bangsa. Apalagi bermusuhan dan tidak boleh juga ada kekerasan karena perbedaan politik. Itu jauh lebih penting," tutupnya.